Korban Predator di Ponpes Subang Diimingi Dapat Ridho Guru Jika Penuhi Nafsu Bejat Pelaku

SuaraBekaci.id - Aksi bejat dilakukan PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Subang, Jawa Barat, DAN (45).

DAN yang juga pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Subang, Jawa Barat itu menjadi tersangka kasus pencabulan santriwati di bawah umur.

Modus tersangka untuk memperkosa korban dengan mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran.

Korban juga dibujuk pelaku akan mendapat ridho jika memenuhi nafsu bejat DAN.

“Pelaku saat melakukan aksinya, bilang kepada korban bahwa yang dilakukannya anggap saja sebagai proses belajar dan diniatkan belajar supaya dapat ridho dari guru,” ujarnya mengutip dari Jabarnews.

Menurut Kapolres Subang AKBP Suamarni, aksi bejatnya itu terjadi di salah satu tempat atau lembaga pendidikan keagamaan yang merupakan miliknya di Dusun Mekarsari, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati.

Aksi pelaku berlangsung cukup lama. Korban diperkosa oleh pelaku sebanyak lebih dari 10 kali, tepatnya sejak Desember 2020 hingga 7 Desember 2021.

Aksi keji pelaku sendiri terungkap setelah korban menuliskan curahan hatinya di sebuah kertas. Tulisan korban ini kemudian diketahui oleh pihak keluarga.

Pihak keluarga langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Baca Juga: Predator di Ponpes Subang, Perkosa Santriwati di Bawah Umur Selama 1 Tahun, Pelaku Berstatus PNS Kemenag

Barang Bukti yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Subang yaitu berupa pakaian serta pakaian dalam dan beberapa catatan tertulis di buku lembaran.

Pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 junto Pasal 76 d atau Pasal 81 ayat 2 dan 1 ayat 3 dan atau Pasal 82 ayat 1 junto Pasal 76e dan atau Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.