SuaraBekaci.id - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digeruduk massa yang melakukan unjuk rasa damai pada Kamis (23/6/2022).
Massa aksi datang untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menuntaskan berbagai persoalan yang tertuang dalam Buku Keluhan Warga, mulai dari pencemaran lingkungan, perbaikan infrastruktur, hingga persoalan ketenagakerjaan.
"Ini menjadi persoalan yang akan terus kami suarakan. Kami mencatat dari berbagai wilayah persoalannya sama, yaitu pencemaran lingkungan, limbah dibuang ke sungai padahal itu B3. Ini yang harus ditindak," kata Ketua Gerakan Militansi Pejuang Indonesia Kabupaten Bekasi Rangga Weuni.
Kelompok massa itu mengaku menemukan oknum perusahaan yang membuang limbah dengan sembarangan, beberapa di antaranya dibuang langsung ke sungai. Limbah itu yang membuat banyak sungai di Kabupaten Bekasi tercemar hingga berwarna hitam, berbusa, dan mengeluarkan bau tidak sedap.
Rangga mengatakan pencemaran tersebut bukan sebatas tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan masyarakat juga harus turut mengawasi. Lebih penting dari itu, tambahnya, kalangan pengusaha juga harus memiliki komitmen untuk menjalankan usaha dengan sehat tanpa mencemari lingkungan.
"Dalam hal ini kami mendukung pemerintah daerah yang telah bertindak tegas menutup perusahaan yang melanggar. Maka, perusahaan pun kami desak untuk menjaga lingkungan, harus memiliki komitmen karena mereka berusaha di sini," tegasnya.
Kelompok pengunjuk rasa juga mengkritisi tingginya angka pengangguran serta kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi.
Usai menyampaikan pendapat, massa kemudian bergerak ke kawasan industri MM2100 untuk mendorong dunia usaha melakukan pembenahan pengelolaan limbah.
"Bahkan ada yang baru diperbaiki, setahun kemudian sudah rusak lagi. Ini kami desak ada perbaikan, bukan hanya dari kondisi fisik tapi cara penanganannya. Seluruh keluhan ini telah kami rangkum dan susun berupa buku berjudul Keluhan Masyarakat Kabupaten Bekasi. Buku ini telah kami sampaikan ke Pak Pj. Bupati dan kami minta segera ditindaklanjuti dalam program 100 hari kerjanya," tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Bekasi Dani Ramdan menemui ratusan massa yang berunjuk rasa dengan naik mobil komando guna menjawab berbagai keluhan yang disampaikan massa.
Dani menegaskan persoalan pencemaran lingkungan sedang ditangani oleh Pemkab Bekasi. Satu perusahaan telah ditutup dan beberapa pencemaran lain sedang diselidiki, tambahnya.
"Ada beberapa perusahaan yang terindikasi mencemari lingkungan sedang diselidiki. Lalu, beberapa orang yang ketahuan membuang sampah ke sungai juga ditangkap. Ini komitmen pemerintah yang alhamdulillah didukung masyarakat," katanya.
Dia meyakini, meski dikepung kawasan industri, Kabupaten Bekasi bisa terlepas dari persoalan pencemaran lingkungan selama dibarengi dengan komitmen bersama dari seluruh pihak.
"Saya meyakini Kabupaten Bekasi bisa bebas dari pencemaran meski perjalanannya akan panjang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Harus ada komitmen dan saya yakin seluruh pihak mendukung," ujarnya.
Dani mengaku telah mempelajari buku keluhan masyarakat Kabupaten Bekasi, beberapa juga telah direalisasikan.
Tag
Berita Terkait
-
Cara Update Rekening BSU BPJS Ketenagakerjaan
-
Di Balik Pertamina Eco RunFest 2026, Ada Target 100 Persen Sampah Terolah
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Ini Penyebab NIK Tidak Terdaftar BSU 2026 padahal Status BPJS Ketenagakerjaan Aktif
-
Kongres Sampah Indonesia III di Sleman: Dorong Gaya Hidup Pilah dari Rumah
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?