SuaraBekaci.id - Buruknya kondisi udara DKI Jakarta akibat polusi selama dua pekan ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.
Ia menegaskan, buruknya kualitas udara Jakarta perlu tindakan, bukan rangkaian kata dari Gubernur Anies Baswedan untuk mengatasi buruknya kondisi polusi udara Jakarta dalam dua pekan terakhir.
"Tidak perlu menata kata untuk memberi penjelasan soal penyebab dan hal lainnya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan. Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat," kata Gilbert di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Hal ini, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, karena Anies tidak menjadikan kualitas udara sebagai perhatiannya, terbukti sejak Jakarta kerap masuk kota dengan polusi udara terburuk di dunia, tidak memberikan respon apapun.
Menurutnya, Anies lebih fokus pada hal lainnya yakni calon presiden (Capres) 2024, ketimbang memikirkan kualitas udara Ibu Kota yang dua pekan belakangan menjadi kota dengan polusi udara tertinggi di dunia.
"Pilpres masih 14 Februari 2024 dan Anies masih menjabat sampai 16 Oktober 2022. Akan tetapi saat udara Jakarta mengalami polusi terberat di dunia, fokus Anies terlihat lebih ke pencapresan," ujar Gilbert.
Fokus Anies ke pencapresan disebutnya terlihat dari rencana peresmian Jakarta International Stadium (JIS) 26 Juni mendatang.
Ia juga menyesali Anies yang malah merespon setelah masuk satu dari tiga nama rekomendasi Capres partai NasDem.
"Segala hal mulai dari peresmian JIS dan berbagai kegiatan lainnya hingga Nasdem memunculkan nama Capres diberi pendapat olehnya," ujarnya.
Berbagai program seperti edukasi masyarakat, pengurangan kendaraan bermotor pribadi, penggunaan masker dan lainnya juga dianggap tak berjalan.
Baca Juga: BPK Ungkap Commitment Fee Formula E Masih Utang dari Studi Kelayakan, PSI: Kenapa Disembunyikan?
"Jelas, polusi beracun ini mengurangi angka harapan hidup sebesar 4 tahun dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya. Apakah ini bentuk ketidakpedulian karena mau nyapres?" katanya.
Menurut Gilbert, pencemaran udara yang sangat berbahaya ini jelas harus diatasi agar seluruh penduduk DKI tidak terkena dampaknya.
Seharusnya, lanjut dia, data kenaikan kasus gangguan pernafasan sudah terdeteksi karena sudah berlangsung lebih dari dua minggu, lalu apa yang harus dilakukan jajaran Pemprov DKI, termasuk pendidikan kepada masyarakat sudah harus disampaikan.
"Masyarakat perlu sadar agar mengurangi kendaraan pribadi dan menggunakan masker di luar rumah. Kebijakan ganjil-genap yang diperluas hingga 26 jalur sebaiknya dievaluasi karena walau dinyatakan mengurangi kemacetan, tetapi nyatanya polusi bertambah. Ini harus dilakukan langkah cepat," ucapnya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 Resmi Diketok, Pramono Ancam Perusahaan yang Membandel
-
Reses di Kamal Muara, Anggota DPRD DKI Tampung Aspirasi Pembangunan Wilayah
-
Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi
-
UMP Jakarta Naik ke Rp6,1 Juta, Pengusaha ke Gubernur Pramono: Lowongan Kerja Akan Berkurang
-
Kabel Semrawut Ancam Kebakaran di Permukiman Padat Jakarta, DPRD Desak Pemprov Bergerak
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?