SuaraBekaci.id - Partai Demokrat menyampaikann kritik pedas terkait langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pergantian dua menteri dan mengangkat tiga wakil menteri.
Sebelumnya, Jokowi mengganti dua menteri di kabinet, yakni Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, dan Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Jokowi juga melantik 3 wakil menteri baru, yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Surya Tjandra, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), serta John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Terkait keputusan Jokowi ini, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan bahwa reshuffle kali ini hanya untuk orang dekat dan partai koalisi pemerintahan.
“Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan,” kata Kamhar mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (16/6/2022).
Dilanjutkan Kamhar, publik tidak bisa berharap adanya perbaikan kinerja pada kabinet karena reshuffle yang dilakukan bertujuan memenuhi kepentingan orang-orang terdekat dan koalisi.
Selain itum Kamhar meingkatkan publik untuk berpikir kritis soal wacana Jokowi tiga periode. Hal ini lantaran Zulhas ialah salah satu politikus yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan makin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan itu,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet Jokowi sudah melewati pertimbangan matang.
"Rehuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri,” kata Pramono Anung.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
RUPSLB BRI 2025 Perkuat Tata Kelola dan Fondasi Pertumbuhan
-
BRI Tebar Dividen Interim 2025 untuk Saham, Kinerja UMKM Jadi Penopang
-
Ini Tanda Galon Air Minum yang Harus Ditolak Sekarang Juga
-
BRI Tegaskan Komitmen Sosial Lewat Bantuan Bencana Sumatra, Salurkan Donasi Dukung Mobilitas
-
BRI Pastikan Ketersediaan Kas dan Digital Banking Saat Nataru, Dukung Liburan Nasabah Makin Nyaman