SuaraBekaci.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan, pihaknya tidak berkepentingan diterima atau tidak diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam aksi yang digelar ribuan buruh di depan Gedung Parlemen RI, Rabu (15/6/2022).
Karena itu, dia memastikan aksi terus berlangsung walaupun tidak ada perwakilan anggota DPR yang mau menemuinya.
"Aksi tidak berkepentingan untuk diterima atau tidak diterima. Kalau anggota DPR dari fraksi manapun punya hati dan pikiran silahkan langsung berbicara dengan rakyat," kata dia saat ditemui di depan Gedung Parlemen RI, Jakarta Pusat.
Menurut Said, sudah seharusnya anggota DPR datang untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Terlebih saat ini buruh sedang membawa beberapa tuntutan yang berkaitan dengan nasib para pekerja.
"Kami minta kepada DPR untuk menghentikan Omnibus Law karena tidak berpihak kepada rakyat. Kami juga akan kampanyekan partai dan anggota yang mendukung Omnibus Law," kata Said Iqbal.
Selain itu, Said dan ribuan buruh juga menolak Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) lantaran proses pembahasannya dinilai tidak melibatkan rakyat.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah menolak rencana masa kampanye selama 75 hari melainkan harus sembilan bulan.
Said menyinggung soal naiknya harga bahan pokok dan kecilnya upah buruh. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan solusi melalui keputusan ataupun undang-undang demi meringankan beban buruh.
Diketahui, unjuk rasa buruh di depan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, masih berlangsung kondusif dan tetap dalam penjagaan pihak Kepolisian.
Namun akibat aksi tersebut, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung Parlemen yang mengarah ke Slipi tidak bisa dilewati pengendara karena tertutup massa buruh.
Pengendara motor dan mobil serta kendaraan umum hanya bisa melewati jalur TransJakarta. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Dhani sebagai Saksi Kasus Bea Cukai
-
Apa Penyebab Truk Molen Tabrak Halte di Bekasi, 6 Orang Tewas
-
Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
-
Seret Nama Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Ini Fakta Terbaru Kasus Korupsi Summarecon
-
Bikin Polusi Udara Parah, Pabrik Arang di Bekasi Disegel