SuaraBekaci.id - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan pihaknya berencana untuk membahas kembali soal tarif integrasi antarmoda transportasi di Jakarta yang terdiri dari TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta melalui JakLingko pada pekan depan.
Sebelumnya, tarif integrasi antarmoda transportasi itu diusulkan dengan tarif Rp 10 ribu.
Namun, ia belum memastikan rencana pembahasan kembali soal tarif integrasi itu.
Adapun rapat terakhir soal integrasi tarif sudah mencapai pembahasan persetujuan pada akhir Maret 2022 yang diadakan Komisi B dan C DPRD DKI bersama Dinas Perhubungan DKI dan jajaran BUMD bidang transportasi.
Namun, dalam rapat tersebut masih belum mencapai kata sepakat mengingat masih ada penolakan anggota DPRD DKI.
Anggota dewan meminta Pemprov DKI untuk mengkaji kembali soal penyatuan tarif tiga moda transportasi umum yang awalnya direncanakan berlaku pada April 2022.
DPRD DKI menilai integrasi tarif tiga moda, yaitu TransJakarta, MRT, serta LRT, berhubungan langsung dengan beban subsidi yang digelontorkan melalui APBD DKI.
"Belum ada putusan. Waktu rapat terakhir itu hasilnya belum ada," imbuh politikus PDI Perjuangan DKI tersebut, Selasa (17/5/2022) dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai jika sudah terlaksana maka dikhawatirkan membebani keuangan daerah karena sebagian besar pengguna juga bukan warga Jakarta.
Baca Juga: Taufik Gerindra: Dari 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI, Heru yang Paling Tepat
"Apakah Pemprov DKI sudah memikirkan berapa persen warga Jakarta yang akan menggunakan ini, kemudian berapa PSO yang diberikan untuk sistem ini," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Jumat (25/3).
Sementara itu, sebelumnya Perusahaan penyediaan sistem pembayaran PT Jaklingko menegaskan bahwa usul tarif integrasi transportasi Jakarta maksimal sebesar Rp10 ribu, telah dikaji secara komprehensif.
"Tarif integrasi ini sudah kami kaji komprehensif, sementara permintaan untuk alternatif lain akan kami siapkan kajiannya dan akan disampaikan kembali ke tim tarif Pemprov DKI," kata Dirut PT Jaklingko Indonesia Muhamad Kamaluddin, Jumat (25/3).
Kamaluddin menyebutkan bahwa banyak faktor yang dipertimbangkan dalam kajian tersebut, yakni dari segi warga yakni manfaat yang diterima, kemudian juga mempertimbangkan bagaimana masing-masing BUMD ini dalam memastikan pendapatan dan subsidinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- 12 Pilihan Mesin Cuci Langsung Kering Tanpa Jemur
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Usut Suap Bupati Bekasi, KPK Sasar Aset Mewah Anggota Polri di Subang
-
Belum Pernah Dilatih Rem Darurat di Tikungan, Masinis Argo Bromo Anggrek Malah Jadi Tersangka
-
Kementerian PU Operasikan Tiga Pompa Atasi Kekeringan Sawah di Bekasi
-
Mobil Damkar Hantam 6 Kendaraan Sekaligus di Cakung
-
Bantu Lansia Tetap 'Ngebul', Presiden Prabowo Bagikan Becak Listrik Gratis di Bekasi