SuaraBekaci.id - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengatakan pihaknya berencana untuk membahas kembali soal tarif integrasi antarmoda transportasi di Jakarta yang terdiri dari TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta melalui JakLingko pada pekan depan.
Sebelumnya, tarif integrasi antarmoda transportasi itu diusulkan dengan tarif Rp 10 ribu.
Namun, ia belum memastikan rencana pembahasan kembali soal tarif integrasi itu.
Adapun rapat terakhir soal integrasi tarif sudah mencapai pembahasan persetujuan pada akhir Maret 2022 yang diadakan Komisi B dan C DPRD DKI bersama Dinas Perhubungan DKI dan jajaran BUMD bidang transportasi.
Namun, dalam rapat tersebut masih belum mencapai kata sepakat mengingat masih ada penolakan anggota DPRD DKI.
Anggota dewan meminta Pemprov DKI untuk mengkaji kembali soal penyatuan tarif tiga moda transportasi umum yang awalnya direncanakan berlaku pada April 2022.
DPRD DKI menilai integrasi tarif tiga moda, yaitu TransJakarta, MRT, serta LRT, berhubungan langsung dengan beban subsidi yang digelontorkan melalui APBD DKI.
"Belum ada putusan. Waktu rapat terakhir itu hasilnya belum ada," imbuh politikus PDI Perjuangan DKI tersebut, Selasa (17/5/2022) dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai jika sudah terlaksana maka dikhawatirkan membebani keuangan daerah karena sebagian besar pengguna juga bukan warga Jakarta.
Baca Juga: Taufik Gerindra: Dari 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI, Heru yang Paling Tepat
"Apakah Pemprov DKI sudah memikirkan berapa persen warga Jakarta yang akan menggunakan ini, kemudian berapa PSO yang diberikan untuk sistem ini," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Jumat (25/3).
Sementara itu, sebelumnya Perusahaan penyediaan sistem pembayaran PT Jaklingko menegaskan bahwa usul tarif integrasi transportasi Jakarta maksimal sebesar Rp10 ribu, telah dikaji secara komprehensif.
"Tarif integrasi ini sudah kami kaji komprehensif, sementara permintaan untuk alternatif lain akan kami siapkan kajiannya dan akan disampaikan kembali ke tim tarif Pemprov DKI," kata Dirut PT Jaklingko Indonesia Muhamad Kamaluddin, Jumat (25/3).
Kamaluddin menyebutkan bahwa banyak faktor yang dipertimbangkan dalam kajian tersebut, yakni dari segi warga yakni manfaat yang diterima, kemudian juga mempertimbangkan bagaimana masing-masing BUMD ini dalam memastikan pendapatan dan subsidinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
Terkini
-
Dini Hari Mencekam di Cikarang, 4 Remaja Bawa Celurit Diamankan Polisi
-
Kronologi Kekerasan Seksual di Rumah Pribadi Bupati Konsel, Sekuriti Ditangkap Polisi
-
Ini Kota Tujuan Favorit Penumpang KA Selama Libur Panjang
-
Libur Panjang Isa Al-Masih: Simak Jadwal One Way di Jalur Puncak Bogor Terbaru
-
Juri LCC Empat Pilar Kalbar Berpihak? Ini Penjelasan Sekjen MPR RI