SuaraBekaci.id - Presiden Joko Widodo diminta untuk memecat menteri Kabinet Indonesia Maju yang sibuk kampanye Pilpres 2024.
Permintaan tersebut dilontarkan oleh pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga. Ia menyoroti menteri Jokowi yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, menteri yang sudah fokus kampanye seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, tindakan fokus kampanye saat sedang mengemban tugas sebagai menteri tentu akan menganggu kinerja pemerintahan.
"Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar Jamiluddin, Jumat (13/5/2022).
Jamiluddin menegaskan. setiap menteri dalam pemerintahan wajib fokus melaksanakan tupoksi. Maka tidak heran jika kinerja menteri yang mulai fokus kampanye diragukan oleh masyarakat.
"Oleh karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye," imbuhnya.
Tak sampai di situ, Jamiluddin menilai aksi menteri yang sibuk kampanye tentu merugikan rakyat. Pasalnya, mereka masih berkeja dengan gaji dari rakyat, sehingga tidak sepantasnya melakukan kesibukan lain seperti kampanye.
"Karena menteri digaji dari uang rakyat," tegas Jamiluddin.
Selain itu, para menteri dinilai akan sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas, baik saat bertugas sebagai menteri ataupun saat kampanye. Situasi ini tentu bisa memicu polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga: 5 Poin Pernyataan Jokowi Minta Stop Perang Rusia-Ukraina di Depan Biden
Begitu pula dengan anggaran yang biasa dipakai untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat. Terlebih, menteri tentu menggunakan uang negara saat melakukan kunjungan kerja.
"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tanyanya.
"Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," sambung Jamiluddin.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan agar menteri yang ingin berkampanye untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika tetap berkampanye saat menjabat menteri, maka Presiden Jokowi diminta tegas untuk memecat.
"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan," pungasnya.
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?