SuaraBekaci.id - Presiden Joko Widodo diminta untuk memecat menteri Kabinet Indonesia Maju yang sibuk kampanye Pilpres 2024.
Permintaan tersebut dilontarkan oleh pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga. Ia menyoroti menteri Jokowi yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, menteri yang sudah fokus kampanye seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, tindakan fokus kampanye saat sedang mengemban tugas sebagai menteri tentu akan menganggu kinerja pemerintahan.
"Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar Jamiluddin, Jumat (13/5/2022).
Baca Juga: 5 Poin Pernyataan Jokowi Minta Stop Perang Rusia-Ukraina di Depan Biden
Jamiluddin menegaskan. setiap menteri dalam pemerintahan wajib fokus melaksanakan tupoksi. Maka tidak heran jika kinerja menteri yang mulai fokus kampanye diragukan oleh masyarakat.
"Oleh karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye," imbuhnya.
Tak sampai di situ, Jamiluddin menilai aksi menteri yang sibuk kampanye tentu merugikan rakyat. Pasalnya, mereka masih berkeja dengan gaji dari rakyat, sehingga tidak sepantasnya melakukan kesibukan lain seperti kampanye.
"Karena menteri digaji dari uang rakyat," tegas Jamiluddin.
Selain itu, para menteri dinilai akan sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas, baik saat bertugas sebagai menteri ataupun saat kampanye. Situasi ini tentu bisa memicu polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Hadiri KTT Asean- US Special Summit, di Washington DC
Begitu pula dengan anggaran yang biasa dipakai untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat. Terlebih, menteri tentu menggunakan uang negara saat melakukan kunjungan kerja.
"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tanyanya.
"Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," sambung Jamiluddin.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan agar menteri yang ingin berkampanye untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika tetap berkampanye saat menjabat menteri, maka Presiden Jokowi diminta tegas untuk memecat.
"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan," pungasnya.
Berita Terkait
-
Momen Anies di Toko Buku Tuai Perbincangan, Netizen: Malas Baca Jadi Jokowi
-
Bahas Masalah Sawit, Ini Sederet Pejabat yang Menghadap Prabowo di Hambalang
-
Panggil Menkeu hingga Panglima TNI di Hambalang, Menteri ATR Ungkap Perintah Prabowo: Kuasai Kembali Aset-aset Negara
-
Soroti Pemecatan Ubedillah Badrun dari UNJ, Rocky Gerung: Alasan Masuk Akal karena Sering Kritik Jokowi
-
Laporkan Skandal Pagar Laut ke KPK, Said Didu Klaim Akan Bongkar Keterlibatan Jokowi
Terpopuler
- Setelah Nathan Tjoe-A-On, Giliran Shayne Pattynama Menghilang
- Tiba di Indonesia, Mantan Striker Sampdoria Jadi Asisten Patrick Kluivert?
- Tak Pernah Flexing Kekayaan, Seperti Apa Rumah Nurhayati Subakat?
- Detik-Detik Skincare Maia Estianty Kena Review Pakai Hasil Uji Lab, Doktif: Nggak Approve Tapi...
- Meninggal Dunia, Indra Bekti Ungkap Kenangan Manis Bersama Ibu Sambung
Pilihan
-
Jason Yeo Kiper Berdarah Riau di Jerman Punya 'Hubungan' dengan Shin Tae-yong
-
Banjir Belum Surut, Buaya Berkeliaran, Warga Desa Santan Tengah Terjebak Tanpa Bantuan
-
Sritex: Hidup Segan Karena Utang, Going Concern pun Suram!
-
Tol Layang Balikpapan-IKN Segera Dibangun, Target Rampung 2027
-
Peluang Keberlanjutan Usaha, Ini Langkah Manajemen PT Sritex
Terkini
-
Bahaya! Fenomena di Bekasi: Tower BTS Dibangun di Atas Rumah Warga
-
17 Jam Banjir Kepung Bekasi, Warga Pondok Ungu Ngeluh Gak Bisa Cari Nafkah
-
Tewas Tertimpa Tower di Bekasi, Jasad Rustadi Berhasil Dievakuasi Setelah 2 Hari
-
Diguyur Hujan Deras, Bekasi Dikepung Banjir: Ada 14 Titik Tertinggi 1 Meter
-
Sederet Kendala Proses Evakuasi Korban Tewas Tertimpa Beton Tower di Bekasi