SuaraBekaci.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan dapat menindak tegas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Harapan itu diugkapkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi peringatan May Day di KPU, Minggu (1/5/2022).
"Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan 'ambil uangnya jangan pilih orangnya'," kata Said Iqbal dilutip dari Antara.
Menurut Said, praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang syarat akan budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat.
Dia berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang.
Partai Buruh berharap para komisioner KPU menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Dia juga meminta KPU tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakin pada 14 Februari 2024.
Dia berharap dengan aksi demonstrasi ini, pihak pemerintah terkhusus KPU bisa menjalankan pemilu sesuai dengan harapan rakyat.
"Kedatangan kami justru mendukung KPU dan pada komisioner harus berani dalam mengambil keputusan untuk menggelar pemilihan jurdil, menindak politik uang dan jangan mengubah waktu pemilu," kata Said
Baca Juga: Aksi May Day Di Depan Gedung KPU, Massa Buruh: Jangan Geser Tanggal Pemilu 2024!
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?