SuaraBekaci.id - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI mendaftar sebagai Prajurit TNI mendapat respon beragam.
Ada yang setuju, ada pula yang menentang keturunan PKI bisa mendaftar sebagai Prajurit TNI.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto misalnya, ia meminta rencana menerima keturunan PKU sebagai Prajurit TNI dibatalkan.
Menurut Soleman, seorang yang dekat dengan orang PKI, maka akan terpengaruh paham PKI dan TNI mempunya instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit.
"Iya tidak perlu diterima, karena sebagai anak keturunan selalu tidak terhindarkan adanya keterpengaruhan," kata Soleman saat dihubungi Suara.com, Minggu (3/4/2022).
Kata dia, jika kebijakan yang diambil Panglima TNI itu hanya sebatas memperbolehkan keturunan PKI ikut tes TNI maka mereka tidak akan pernah lolos.
"Karena sebagai keturunan PKI pasti ada keterpengaruhan, nah siapa saja yang terindikasi terpengaruh pasti akan gagal, TNI punya alat ukur untuk menilai keterpengaruhan terhadap ajaran komunis," ucapnya.
Dia menilai tidak perlu ada penyesuaian dalam seleksi prajurit TNI, tes seleksi penyaringan paham komunisme atau yang bertentangan dengan Pancasila tetap harus dipertahankan.
"Laksanakan saja apa yang sudah dilakukan selama ini. Yang sudah dilaksanakan selama ini sudah baik, tidak perlu diubah karena sudah dilaksanakan dengan konsisten," tutup Soleman.
Baca Juga: Eks Kepala BAIS Ke Panglima Andika Perkasa: Batalkan Rencana Keturunan PKI Boleh Daftar TNI
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
Tag
Berita Terkait
-
Komnas HAM Sambut Putusan MK, Prajurit Pelaku Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum
-
Dimeriahkan Marion Jola, Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 Berakhir Sukses
-
Sepasang Sepatu Nike dari Manhattan dan Cerita di Balik Sosok Jenderal Maruli Simanjuntak
-
KPK Masih Tunggu Balasan Panglima TNI soal Dugaan Keterlibatan Prajurit di Kasus DSP BNPB
-
Sejarah Kelam Palembang Berdarah: Luka 1965 yang Tertinggal di Sungai Musi
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
Pilihan
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
Terkini
-
KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Dhani sebagai Saksi Kasus Bea Cukai
-
Apa Penyebab Truk Molen Tabrak Halte di Bekasi, 6 Orang Tewas
-
Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
-
Seret Nama Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Ini Fakta Terbaru Kasus Korupsi Summarecon
-
Bikin Polusi Udara Parah, Pabrik Arang di Bekasi Disegel