Bikin Emak-emak dan Penjual Gorengan Menjerit, Ini Alasan Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng Kemasan

SuaraBekaci.id - Harga minyak goreng kemasan tak lagi dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter setelah Pemerintah Pusat memutuskan untuk mencabut subsidinya.

Kondisi ini menyebabkan harga minyak goreng kemasan mengikuti pasar. Dari pantauan, minyak goreng kemasan dijual dengan harga di atas Rp 24 ribu per liter.

Kondisi tersebut dirasa berat bagi beberapa pihak. Penjual gorengan misalnya, mereka terpaksa harus menaikan harga gorengan agar tak rugi.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono menegaskan, kebijakan tersebut wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan menjaga keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri.

Baca Juga: Dikritik Megawati, Ini 6 Aksi Viral Emak-emak Cari Minyak Goreng, Ada yang Meninggal Dunia

“Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Jadi bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen,” kata Edy, Sabtu (19/3/2022) dikutip dari Antara.

Edy mengakui, tidak mudah dalam pelaksanaan kebijakan baru terkait minyak goreng tersebut. Sebab, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.

Terlebih dengan keluarnya kebijakan tersebut, akan membuka peluang pengguna minyak goreng kemasan beralih ke curah.

Selain itu, kata dia, potensi terjadinya kebocoran pada distribusi juga akan semakin besar. Hal itu, membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal, agar pemberian subsidi atas minyak goreng curah bisa tepat sasaran.

“Tantangannya memang sangat besar, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan,” tegasnya.

Baca Juga: Satgas Pangan Polda Jateng Cek Stok Minyak Goreng di 150 Lokasi, Ini Temuannya

“Kantor Staf Presiden bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan akan terjun ke lapangan untuk mengawal kebijakan bapak Presiden soal minyak goreng ini,” sambungnya.