Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ade Armando Minta Jokowi Tolak Tegas Usulan PKB

SuaraBekaci.id - Tolakan demi tolakan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus muncul, mulai dari para pimpinan partai politik dan pengamat.

Kali ini, tolakan perpanjangan masa jabatan Presiden datang dari Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.

Dia buka suara terkait isu serta usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar menolak tegas usulan tersebut.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Nasib PDIP dan Megawati Jika Pemilu 2024 Ditunda

Menurutnya, jikalau sampai hal itu dilakukan, maka artinya sama saja dengan mengkhianati demokrasi di Tanah Air.

“Pak Jokowi sebaiknya menolak usulan Muhaimin Iskandar, Ketua (Umum) Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” ungkap Ade Armando lewat akun Facebook pribadinya, dikutip dari terkini.id -jaringan Suara.com, Selasa (1/3/2022).

Ade pun turut mengurai klaim dari Cak Imin bahwa usulan tersebut didasarkan permintaan pelaku usaha mikro, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan Indonesia, di mana diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.

Momentum perbaikan, sebagaimana klaim Cak Imin akan terganggu dengan adanya pemilu.

“Menurut Muhaimin. Pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see.”

Baca Juga: Mantan Menteri Era SBY: Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi Hanya Memperpanjang Alamat Penderitaan Rakyat

Ade Armando lantas menekankan bahwa dirinya adalah pendukung Presiden Jokowi dan selalu menganggapnya sebagai presiden terbaik yang pernah ada.

Kalau saja secara konstitusinal dimungkinkan, maka ia yakin akan sangat hebat jika Presiden Jokowi memimpin selama 15 tahun.

“Masalahnya, itu tidak bisa dilakukan dan tidak pantas kita mengupayakannya. Kalau itu dilakukan, kita mengkhianati demokrasi.”

Ade Armando mengatakan bahwa secinta-cintanya ia pada Presiden Jokowi, ia tetap harus menjunjung tinggi kesepakatan-kesepakatan yang telah ambil dalam proses memperjuangan demokrasi.

“UUD 1945 mengatakan pemilu dilakukan lima tahun sekali. Presiden hanya menjabat lima tahun dan dapat diperpanjang lima tahun dan itu bukan aturan yang begitu saja dibuat. Pembatasan kekuasaan itu penting.”

Ade Armando percaya Jokowi bukan tipe pemimpin seperi Soeharto yang ingin terus menambah kekuasaan karena iya yakin Jokowi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat luas.