SuaraBekaci.id - Partai Demokrat mengkritik tajam rencana pemerintah untuk membeli mobil baru seharga miliar rupiah.
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar tender pengadaan mobil atau kendaraan bermotor roda empat Istana Kepresidenan atau Kementrian Sekretariat Negara pada tahun ini sebesar Rp 8,35 miliar.
Menyikapi rencana tersebut, partai Demokrat meminta pemerintah untuk lebih mengedepankan sense of crisis.
"Tentu langkah ini tak bijak dan tak patut. Sangat-sangat mengecewakan. Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah," kata Herzaky Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara (Jubir) dan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat dalam keterangan tertulis, dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com, Kamis (10/2).
"Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat, akan sangat membantu. Sedangkan jika tidak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency,"
"Ekonomi sedang susah ini, rakyat banyak yang kelaparan, tapi pemerintah masih berpikir ingin membeli mobil-mobil mewah?," ujarnya.
Menurut Herzaky, lebih baik pemerintah menganggarkan uang tersebut untuk penambahan anggaran desa.
"Pemerintahan desa, kabupaten/kota, dan provinsi saja banyak yang dipotong dana transfernya dari Pusat, ini malah Pemerintah Pusat mau menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah,"
"Lebih baik tambah saja untuk anggaran dana desa, daripada untuk membeli mobil mewah. Lebih terasa manfaatnya untuk rakyat kecil,"
Baca Juga: Kemensetneg Beli Mobil Mewah Jadi Sorotan Publik, Kasetpres: Hanya Beli Empat Buat Tamu Negara
Tag
Berita Terkait
-
Kemensetneg Beli Mobil Mewah Jadi Sorotan Publik, Kasetpres: Hanya Beli Empat Buat Tamu Negara
-
Potret Mobil Mewah Rolls-Royce Melawan Takdir, Disulap Jadi Kendaraan Penarik Bak Sampah, Aura Mewahnya Luntur
-
Deretan Selebriti yang Punya Mobil Mewah Tapi Tidak Bisa Menyetir, Zayn Malik Termasuk Salah Satunya
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?