SuaraBekaci.id - Tindakan tegas dilakukan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Dadang Ginanjang terhadap anak buahnya yang melanggar aturan di Simpang Gadong, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dadang membenarkan bahwa petugas yang mendapat tilang dari Satlantas Polres Bogor adalah anak buahnya. Menurut Dadang, tindakan pengawalan yang dilakukan anak buahnya itu tidak diketahui oleh dirinya atau atas langsung pegawai tersebut.
Meski begitu, Dadang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan anak buahnya itu sudah menyalahi aturan. Menurut Dadang, dirinya sudah bertemu dengan petugas tersebut.
Sanksi tegas pun diberikan Dishub Kota Bekasi kepada pegawainya. Menurut Dadang, petugas tersebut mendapat pernyataan tidak puas dan dipindahkan dari Bidang Pengendalian dan Operasi (Dalops) ke bidang lainnya.
Dadang pun meminta maaf atas tindakan yang sudah dilakukan anak buahnya tersebut. Ia berharap kejadian serupa tidak akan kembali terjadi di kemudian hari.
"Atas kejadian ini, saya selaku pimpinan memohon maaf dan ke depan saya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi jajaran Dishub juga akan terus kami lakukan," ucap Dadang, Senin (3/1/2022).
Sebelumnya, petugas Dishub yang diketahui bernama Dede Fahrudin melanggar aturan dengan nekat melawan arus di pintu kluar Tol Ciawi atau jalur Puncak Bogor, Simpang Gadong pada 31 Desember 2021.
Anggota Dishub Kota Bekasi itu nekat berkendara melawan arus dari arah Jakarta menuju Puncak. Saat itu, Dede mengawal dua mobil mewah dengan pelat merah. Terkait permintaan pengawalan, Dadang mengatakan bahwa hal itu seharusnya pihak Dishub berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 135 dijelaskan Kepolisian yang harus melakukan pengawalan dan pengamanan, bukan Dinas Perhubungan.
Baca Juga: Merantau 3 Bulan di Bekasi, Pria Ini Putuskan Makan Nasi dengan Lauk Tak Terduga
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?