SuaraBekaci.id - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi COVID-19 penguat atau booster untuk kelompok lanjut usia atau lansia diberikan secara gratis mulai Januari 2022.
Budi mengatakan vaksin penguat gratis berlaku bagi lansia Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan maupun non-PBI.
"Booster ini kami berikan berbasis risiko, yakni kepada orang-orang lansia. Karena di manapun di seluruh dunia, booster ini dibagikan berbasis risiko, sesudah tenaga kesehatan itu diberikan ke lansia," kata Budi Gunadi Sadikin, saat hadir secara virtual dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dari Youtube DPR RI di Jakarta, mengutip ANtara, Selasa (14/12/2021)
Ia mengatakan pemerintah membagi 2 skenario pembiayaan vaksinasi penguat menjelang pelaksanaan mulai Januari 2022, yakni vaksinasi lansia PBI dan non-PBI ditanggung oleh negara, sedangkan vaksinasi mandiri dan nonlansia akan melibatkan perusahaan farmasi swasta.
"Kami akan buka agar perusahaan farmasi mengimpor vaksinnya dan langsung menjualnya kepada masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses masyarakat dalam memilih jenis vaksin menjadi lebih banyak," katanya.
Vaksin penguat yang menjadi beban APBN kata dia, akan diberikan kepada 83,1 juta orang dengan alokasi vaksin sekitar 92 juta dosis, sedangkan vaksin penguat non-APBN diberikan ke 125 juta orang dengan kebutuhan jumlah vaksin sekitar 139 juta dosis, termasuk vaksin cadangan.
Prioritas vaksin penguat kepada lansia, kata Budi, menjadi hal penting yang diperhatikan pemerintah, sebab mereka termasuk dalam kelompok rentan tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19.
"Memang kami akui ini (vaksinasi lansia) paling susah dan paling kalah bersaing dibandingkan dengan profesi dan usia lain untuk mendapatkan vaksinasi, terutama kalau dia sudah agak jauh dari kota besar atau ibu kota provinsi," ujarnya.
Menurut Budi saat ini baru sembilan provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi target dosis pertama kepada 60 persen vaksinasi lansia, di antaranya DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bangka Belitung, Banten dan Sulawesi Utara.
Berita Terkait
-
Hashim Bantah Pemerintah Kasih HP Gratis, Klaim Ucapannya Dipelintir
-
MBG: Jangkau 57,8 Juta Penerima, Pembenahan Radikal Tata Kelola
-
Ancaman Krisis Pangan 2027, tapi MBG Berisiko Membuang Jutaan Ton Makanan?
-
Imunisasi Anak Menurun Usai Pandemi, Kemenkes Soroti Kekhawatiran Efek Samping dan Hoaks
-
DPR Mandul Awasi Pemerintah, Pakar Peringatkan Ledakan Aksi Massa
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
-
Seret Nama Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Ini Fakta Terbaru Kasus Korupsi Summarecon
-
Bikin Polusi Udara Parah, Pabrik Arang di Bekasi Disegel
-
Waketum MUI Jadi Saksi Meringankan Dugaan Korupsi Haji Eks Menag Yaqut Cholil
-
26 Sengketa Pilkades Bekasi, Dugaan Ijazah Palsu Mendominasi