Unsika Teken Kerjasama Kemendag RI untuk Mata Kuliah Kebijakan Pelindungan Konsumen

SuaraBekaci.id - Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) pada Jumat (10/12/2021) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia (RI)

Dua kerjasama tersebut sebagai dukungan yang rencananya Unsika akan memasukkan mata kuliah perlindungan konsumen dalam kurikulum pembelajaran pada Fakultas Hukum.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pada Kemendag RI, Veri Anggrijono mengatakan, Unsika merupakan perguruan tinggi kedua yang mendatangani nota kesepahaman dari total 43 universitas seluruh Indonesia.

"Oktober 2021 lalu, bertepatan dengan sumpah pemuda, Menteri Perdagangan mendatangani kerja sama dengan perwakilan 43 perguruan tinggi. Hari ini kami tindaklanjuti kerja sama itu secara formal," kata dia kepada wartawan, Jumat (10/12/2021).

Veri menambahkan, dengan kerja sama ini kebijakan perlindungan konsumen bisa jadi mata kuliah di Fakultas Hukum Unsika.

"Semoga dengan ini, civitas akademi di Unsika dapat memasifkan arti perlindungan konsumen kepada masyarakat Karawang," ungkapnya.

Dipilihnya Unsika bukan tanpa sebab, dia mengungkapkan, indeks perlindungan konsumen di Kabupaten Karawang termasuk paling tinggi di Indonesia.

Sementara itu, Rektor Unsika, Sri Mulyani mengatakan, perlindungan konsumen sangat penting lantaran saat ini banyak masyarakat sudah masuk di era digital.

"Di era digital, jual beli sudah menggunakan e-commerce. Bagaimana konsumen itu dijamin keberlindungannya saat bertraksasi menggunakan e-commerce? Nanti kami kembangkan kurikulum perlindungan konsumen, dia bisa jadi bagian dari mata kuliah atau disisipkan ke beberapa pertemuan, ini akan dikembangkan," tuturnya.

Dengan demikian, kata Sri, Unsika saat ini sedang bergerak dan bersinergi. Sinergi ini berupa kerja sama dengan akademisi, sektor bisnis, komunitas, media dan pemerintah.

"Sinergi dengan banyak pihak seperti akademisi, sektor bisnis, komunitas, media, dan saat ini dengan pemerintah, dengan Kementerian Perdagangan," ucapnya.

Kontributor : Akhmad Nursyeha