SuaraBekaci.id - Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana telah merekomendasi besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi 7,68 persen atau Rp 5.166.822,36.
Terkait rekomendasi kenaikan UMK itu disampaikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang.
Sekretaris Disnakertrans Karawang Rosmalia Dewi membenarkan kenaikan UMK di wilayahnya.
“Jadi Bupati kemarin menerima aspirasi dari para buruh untuk menaikkan usulan UMK jadi 7,68 persen, tentunya nanti usulan ini akan disampaikan ke Gubernur,” kata dia ketika dikonfirmasi, Jumat (26/11/2021).
Rosmalia menyebut rekomendasi nilai UMK tersebut diakuinya atas permintaan buruh di Kabupaten Karawang, dan penetapannya di Gubernur Jawa Barat.
Kenaikan rekomendasi UMK itu, lanjut dia, atas permintaan buruh dari telah disepakati para unsur dewan pengupahan.
"Jadi kami di daerah memfasilitasinya yang selanjutnya tergantung keputusan gubernur,” kata dia.
Sementara itu, Ketua SPSI Karawang Ferry Nuzarli mengatakan kenaikan usulan UMK sebesar 7,68 persen atau Rp 115 ribu merupakan hasil kajian faktual yang dibuat oleh para buruh.
"Kalau upah itu kan angkanya itu sesuai PP Nomor 78 yakni mengacu kepada KHL. Maka ada survei pasar ditetapkan 7,68. Pasar di Karawang kan ada 3 yakni Pasar Kosambi, Cikampek dan Pasar Baru Karawang, jadi bukan dikatakan tidak masuk akal atau mengada-ngada," ucap Ferry.
Baca Juga: UMK Kota Cimahi 2022 Direkomendasikan Naik 8,5 Persen
Dia juga membandingkan kenaikan usulan itu dengan harga minyak sayur di pasar.
"Sebenarnya kalau mengacu kepada harga asli itu tinggi, coba sekarang harga minyak sayur saja, minyak sayur sudah 33 ribu, sebulan lalu 25 ribu dikali harga dasar misalnya 24 ribu itu hampir 30 persen kenaikannya. Ditambah lagi daya beli buruh semakin turun tambah miskin kita kan jadi jangan dibilang gak masuk akal itu akal-akalan pengusaha hitam saja," ujar dia.
Saat ini, kata dia, Indonesia masuk nomor tujuh negara terkaya di dunia, namun rakyatnya masih miskin.
"Sekarang Indonesia masuk dalam 7 negara terkaya di dunia, dan sudah masuk G20 tapi rakyatnya masih miskin," tutur dia.
Kontributor: Akhmad Nursyeha
Berita Terkait
-
Bukan Sekadar Urusan Label, Ini Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMK
-
Pertamina UMK Academy 2026 Hadirkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Usaha
-
Pertamina Dorong UMK Naik Kelas dan Siap Hadapi Buyer Global
-
Pertamina Bawa 7 UMK Tembus Pasar Global Lewat CAEXPO 2026
-
Pertamina UMK Academy 2026 Resmi Dimulai, Lebih Dari 1.500 Pelaku Usaha Terpilih
Terpopuler
- Wabup Syaefudin Ditahan karena Kasus Korupsi, Bupati Lucky Hakim Minta Maaf ke Pemilih
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Ajudan Gubernur Kaltim Masuk Desil 1 DTSEN, Mensos Buka Suara
- 4 Sunscreen Wardah untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Tak Masuk Skuad Utama Persija, Kualitas Shayne Pattynama di Bawah Standar Shin Tae-yong
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Tegaskan Optimisme Pertumbuhan
-
Asep Surya Atmaja Pimpin Kabupaten Bekasi hingga 2030
-
BRI Perluas Kemitraan Internasional, Buka Akses Pasar Global bagi Korporasi dan UMKM Indonesia
-
Polisi Tembak Polisi: Bharada Andika Resmi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
-
Misteri Aliran Dana Rp250 Juta ke PCNU, Begini Penjelasan KPK