SuaraBekaci.id - Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan Puncak Bogor.
Bupati Bogor Ade Yasin meminta bantuan dari daerah-daerah lain seperti Bekasi dan DKI Jakarta. Tidak hanya itu saja, Pemkab Bogor juga berharap adanya bantuan dari daerah penyangga Ibu Kota lainnya juga.
"Kita harus bersama-sama melakukan perlindungan di sini, hutan-hutan di sini, kebun-kebun di sini, dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)," ungkapnya saat peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) di Puncak, Bogor, Senin.
Menurutnya, Kawasan Puncak yang terdiri dari tiga kecamatan, yakni Cisarua, Megamendung, dan Ciawi, semestinya memiliki RTH sebanyak 55 persen dari luasnya kawasan.
Namun, dengan terus berkembangnya kawasan wisata tersebut, menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemkab Bogor untuk memenuhi kebutuhan RTH yang saat ini masih di bawah 50 persen.
"Yang HGU-nya (hak guna usaha) habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya," kata Ade Yasin.
Ia berharap bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten lain untuk bersama-sama dalam pelestarian lingkungan untuk RTH.
"Alhamdulillah hari ini hadir ada tiga provinsi dan kota-kota yang terdekat seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, nah ini harus kerja sama, kalau tidak akan sulit mengawasinya,” tuturnya.
Dirinya menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan Puncak. Pasalnya, hulu Sungai Ciliwung yang kerap menyebabkan banjir di Jakarta terletak di wilayah Puncak Bogor.
Baca Juga: Penerapan Tilang Uji Emisi di Jakarta Usai Kendaraan Uji Emisi Lebih dari 50 Persen
"Sebetulnya dalam pelestarian lingkungan itu tidak ada batas wilayah, karena lingkungan itu milik kita semua. Itu saya kira juga salah satu upaya penyelamatan,” terang Ade Yasin. [Antara]
Berita Terkait
-
The Real GTA VI! Viral Satpam Nekat Naik Kap Innova yang Diduga Tabrak Lari di PIK
-
Kucing Parhan Pulang ke Senayan City: Kini Punya KTP dan AirTag
-
Nekat Terobos JPO Tebet Eco Park, Pemotor Ganggu Pejalan Kaki dan Pengguna Transjakarta
-
DPRD DKI Minta Parkir Liar Blok M Diberantas hingga ke Akarnya
-
Lobi Wali Kota Paris Sampai Amsterdam, Pramono Mau Datangkan PSG hingga Ajax Buat Lawan Persija?
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?