SuaraBekaci.id - Pemerintah Kabupaten Karawang terus melakukan langkah mengentaskan kemiskinan.Terutama pada desa dengan kemiskinan ekstrem, Selasa (12/10/2021).
Dalam rilis resmi yang diunggah di Instagram Diskominfo Kabupaten Karawang, menuliskan pesan kepada para camat agar menuliskan dengan jelas desa dengan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang.
"Menangani data kemiskinan harus jelas siapa namanya, dimana alamatnya, kondisi rumahnya bagaimana, sanitasinya seperti apa, itu semua harus didata secara terperinci satu persatu," demikian ujar Wakil Bupati Karawang Asep Syaepuloh.
Berikut isi rilis diskominfo yang dimaksud:
Sejumlah langkah perlu dilakukan dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya, yakni perlunya kolaborasi seluruh pihak agar penanganan bisa berjalan secara terpadu.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh pada acara Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Bappeda, Senin (11/10/2021) siang. Hadir para Kepala OPD serta para camat yang daerahnya menjadi sasaran kemiskinan ekstrem.
Wabup mengatakan, persoalan yang utama adalah bagaimana harus mendapatkan data yang akurat yang ada, maka ini menjadi langkah yang baik untuk bersama-sama melakukan evaluasi dasar.
"Pembenahan dan penyepakatan basis data dan informasi tentang kemiskinan ekstrem, sehingga upaya penanganan bisa tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Wabup.
Wakil Bupati menyampaikan, kemiskinan ekstrem di Karawang menyasar masyarakat tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Cibuaya, Batujaya, Cilamaya Kulon, Pedes dan Kutawaluya. Wilayah yang sudah dipetakan ini nantinya akan menjadi target utama dari program pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Influencer Pecinta Hewan Kunjungi Monyet Viral di Karawang
"Penajaman program dan kegiatan penting diperlukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem, sehingga nantinya pemerintah daerah tepat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan, produk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya," ungkapnya.
"Menangani data kemiskinan harus jelas siapa namanya, dimana alamatnya, kondisi rumahnya bagaimana, sanitasinya seperti apa, itu semua harus didata secara terperinci satu persatu," tambahnya.
Kepada camat, Wabup berpesan agar para camat harus mengetahui apa yang bisa dijadikan potensi potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana tingkat kesehatanya, pendidikanya dan lainnya,'' paparnya.
"Meskipun fokus penanganan dilakukan di lima wilayah kecamatan, namun penanganan kemiskinan di wilayah lainnya masih akan dilakukan". (Diskominfo)
Berita Terkait
-
Wamensos Dorong Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan, KPM Graduasi Tak Kembali Miskin
-
Tak Jauh dari Jakarta, Karawang Jadi Pilihan untuk Rehat dari Kesibukan Ibu Kota
-
Mengungkap Wajah Kelam Kemiskinan dan Ketidakadilan di Buku Oliver Twist
-
BPJS Gratis Mendadak Dinonaktifkan, Validkah Data Kemiskinan Kita?
-
Kerja Keras Saja Tidak Cukup! Alasan Mengapa Keluar dari Kemiskinan Bukan Sekadar Soal Usaha
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Peringatan Keras Bupati Bekasi ke Kepala Desa: Jangan Korupsi !
-
KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Dhani sebagai Saksi Kasus Bea Cukai
-
Apa Penyebab Truk Molen Tabrak Halte di Bekasi, 6 Orang Tewas
-
Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
-
Seret Nama Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Ini Fakta Terbaru Kasus Korupsi Summarecon