Jadwal Pemilu 2024, PKS Sarankan Pemerintah Mengalah

SuaraBekaci.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan pemerintah mengalah. Hal ini terkait penetapan jadwal Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

"Tapi baiknya, pak Jokowi ikut KPU saja karena simulasi yang dilakukan sudah matang dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Menurut Mardani, masing-masing usulan baik dari pemerintah maupun KPU memiliki kelebihan dan kekurangan. Mardani memahami usulan pemerintah Pemilu dilaksanakan 15 Mei 2024 salah satunya ialah agar tidak ada jeda waktu terlalu lama antara presiden terpilih dan waktu pelantikan.

Pemilu pada Februari 2024 sebagaimana usulan KPU memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara.

Tetapi kekurangannya ialah potensi anggaran membengkak hingga terjadi kerumunan lebih awal.

"Sedangkan Pemilu Mei 2024 memudahkan dan menurunkan anggaran, tapi kualitas bisa terganggu. Namun jika dilihat, usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024," kata Mardani.

Mardani Ali Sera juga wanti-wanti soal penetapan jadwal pemilu 2024.

"Hati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perorangan di Pilkada hingga verifikasinya," imbuh Mardani.

Belum Satu Suara

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan rapat pembahasan dan penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan kembali pada masa sidang berikut setelah DPR menyelesaikan masa reses. Rencananya rapat itu dilakukan pada hari ini namun batal.