Jadwal Pemilu 2024: PDIP Pilih KPU Ketimbang Pemerintah, Ini Alasannya

SuaraBekaci.id - Pemerintah mengusulkan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan 15 Mei 2024, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tanggal 21 Februari 2024.

Diantara dua pilihan jadwal ini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang memilih 21 Februari 2024 atau jadwal yang diusulkan KPU.

"Fraksi PDI-P sangat setuju jadwal dari KPU, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR," kata Junimart kepada wartawan dikutip Kamis (7/10/2021).

Junimart mengatakan, PDIP tidak memilih jadwal usulan pemerintah karena beberapa alasan, salah satunya jadwal Mei bersamaan dengan bulan Suci Ramdan.

"Sedangkan terkait usulan dari pemerintah yang meminta Pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada bulan Maret. Tentu ini akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye. Begitu juga dengan hari raya Idul Fitri di tahun 2024 itu jatuh pada 10 April nantinya," tutur Junimart.

Selain itu PDIP menurut Junimart, tidak menyetujui tanggal usulan pemerintah karena sangat sempit, berdekatan dengan jarak Pilkada November 2024.

"Kita hitung-hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan Pileg dan Pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Kenapa, kalau Mei dilakukan pemilu maka kalau dia dua putaran bagaimana belum lagi urusan MA, MK itu akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu. Sementara pilkada itu sudah ditentukan Undang-undang dilakukan pada 27 November 2024," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu berharap Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Sementara itu, rapat penetapan jadwal pemilu dan Pilkada Serentak 2024 belum terlaksana. Rapat yang  dijadwalkan, Rabu (06/10/ 2021 )kemarin, batal sebab ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Baca Juga: Gugatan 4 Anggota DPRD Samosir ke Megawati Rp 40 Miliar Kandas