SuaraBekaci.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendukung pemerintah dalam rencana pemberian vaksin dosis ketiga atau booster kepada para tenaga pendidikan atau guru.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi mengatakan pihaknya mendukung penuh dengan program booster atau dosis ketiga terhadap guru.
"Kita setuju sekali dengan adanya booster ini, yang penting ketersediaannya harus mencukupi untuk guru di kota Bekasi," jelasnya saat dihubungi SuaraBekaci.id, Rabu (6/10/2021).
Dia juga menyampaikan, jika booster ini untuk keberlangsungan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kegiatan ini jadi hal yang diharuskan.
"Kalau memang mendukung kegiatan PTM sebenarnya boster untuk para pengajar yang dibutuhin," jelasnya.
Dengan adanya booster, lanjut Sardi, para guru dapat menguatkan Heartinunity dan kegiatan PTM dapat berlangsung dengan baik dan aman.
"Ya kita harapkan booster itukan dapat menguatkan lagi heart imunity nya," jelasnya.
Samapai saat ini, DPRD Kota Bekasi belum menerima laporan terkait kegiatan booster atau dosis ke tiga bagi guru yang dilaksanakan Pemkot Bekasi.
"Saya belum dapat laporan yah dari dinas kesehatan berkaitan dengan itu," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tengah menyiapkan program dosis ketiga, booster Vaksin Covid-19 bagi pengajar atau guru Kota Bekasi.
"Sedang berkoordinasi dengan organisasi masyarakat dan karang taruna untuk dapat membantu kegiatan ini," katanya.
Menurut Rahmat Effendi, ketersediaan vaksin di wilayahnya masih mencukupi untuk dilaksanakannya booster kepada guru.
“Sekarang vaksinnya banyak, Pfizer seupamanya, terus yang kita kejar sudah. Ya kita preventif booster dong buat nakes dan buat. Ngga juga harus nunggu menkes," jelasnya.
"Kalau kita nunggu menkes kan kita kan inisiatif nih supaya vaksin juga tidak kedaluwarsa terus kebutuhan akan imun juga terjaga," lanjutnya. (Advertorial)
Kontributor : Imam Faisal
Berita Terkait
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
DPRD DKI Minta Parkir Liar Blok M Diberantas hingga ke Akarnya
-
Bus Sekolah Jakarta Diusulkan Lebih Aman dan Menjangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anggaran 5 Abad Jakarta Capai Rp400 Miliar, DPRD DKI Usul Dialihkan untuk Bayar BPJS PBI
-
Demi 5 Abad Jakarta, DPRD DKI Usul Pengadaan 500 Ondel-Ondel dengan Anggaran Rp 4,95 Miliar
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?