SuaraBekaci.id - Majelis Ulama Indonesia atau MUI minta SPP sekolah gratis selama PPKM darurat. Sehingga MUI pun mendukung PPKM darurat.
Salah satu poin usulan MUI bila PPKM darurat dilakukan yakni penghapusan SPP bagi sekolah dan perguruan tinggi.
"PPKM darurat yang akan diterapkan Presiden Jokowi wajib kita dukung. Rumah sakit di berbagai berbagai kota di Jawa sudah mencapai lebih dari 85 persen full, bahkan di Surabaya Malang, Bandung dan Bekasi RSUD sudah bangun tenda-tenda darurat," kata Ketua Tim Peduli Covid-19 MUI Ikhsan Abdullah, Rabu (30/6/2021).
Ikhsan mengatakan perkantoran, dan pabrik pengelola makanan juga tidak sedikit yang lumpuh.
Hal ini karena karyawannya terpapar Covid 19.
"Kondisi Darurat diperlukan upaya yang luar biasa," kata dia.
"Presiden diharapkan memperhatikan tujuh poin tersebut. Insya Allah masyarakat akan taat," ucap Ikhsan.
Berikut usul MUI untuk PPKM Darurat:
- Tutup semua bandara dan pelabuhan bagi orang asing.
- Batasi pergerakan orang dari wilayah ke wilayah
bantuan sosial langsung segera dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sudah sangat membutuhkan uluran - Taubat nasional agar segera mungkin dideklarasikan oleh semua tokoh agama dan ulama perwakilan ormas Islam, tokoh masyarakat, dan presiden juga wakil presiden
- Keringanan kewajiban masyarakat dan dunia usaha seperti kebijakan relaksasi dari BI dan OJK, menghapus berbagai bunga dan penghapusan denda pajak sangat ditunggu masyarakat. Penghapusan SPP di semua sekolah dan perguruan tinggi selama enam bulan terhitung dari Juni. Pemerintah memperketat penegakan prokes dengan saksi yang tegas bagi yang melanggar
- Menjadikan rumah ibadah untuk sentra sosialisai dan edukasi dengan prokes yang ketat dan penyediaan alat prokes di tempat ibadah dan tempat umum.
- Pemerintah segera membuka gedung-gedung untuk RS darurat dan tempat karantina.
Baca Juga: Anggota DPR Saleh Daulay: Apa Itu PPKM Darurat? Perlu Definisi Jelas!
Berita Terkait
-
Pria di Jember Ngaku Bertemu Allah dan Nabi Muhammad, Polisi Dalami dan Koordinasi dengan MUI
-
BPJPH Tentukan Status Halal Rokok dan Vape Lewat Audit dan Isbat Fatwa MUI
-
MUI Soroti Cukai Rokok: Negara Dapat Pemasukan, Tapi Berapa Biaya yang Harus Dikeluarkan?
-
Muhammadiyah Dorong Rokok dan Vape Diberi Label Non-Halal
-
Polisi Pastikan Kasus Penistaan Agama Abah Setu Lanjut: Laporan Belum Dicabut!
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
2 Tersangka Dibebaskan! Kasus Perusakan Rumah di Cikunir Selesai
-
MotoGP Mandalika 2026 Kembali Digelar, BRI Dorong Ekonomi Kawasan Berbasis Pariwisata
-
BRI Kembali Dukung Atlet Nasional, Semangati Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026
-
Aset 1,5 Hektare Milik Anggota Polri Yayat Sudrajat Digeledah KPK
-
Lewat Program BRI Sahabat Disabilitas 2026 di Makassar, BRI Peduli Berikan Pelatihan dan Pemagangan