SuaraBekaci.id - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Sonny Harry B Harmadi minta pemerintah daerah di Jabodetabek untuk mengurangi persyaratan agar mempermudah masyarakat dalam menerima vaksin.
Pernyataan itu dikemukakan Sonny menindaklanjuti laporan terkait persyaratan administrasi surat keterangan domisili yang diberlakukan aparatur pemerintah daerah di Jabodetabek kepada warga yang berniat mengakses vaksin COVID-19.
"Tentu sebaiknya sebisa mungkin mengurangi syarat agar mempermudah masyarakat mengakses vaksin dan mempercepat target vaksinasi nasional," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa pagi.
Menurut Sonny, jangan sampai penerapan persyaratan administrasi yang terlalu berlebihan bisa mengganggu pencapaian target penyuntikan 1 juta dosis vaksin di Indonesia.
Menurut Sonny, persyaratan surat keterangan domisili merupakan ranah Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah sebab berkaitan dengan stok vaksin yang masih terbatas di Indonesia.
"Memang pelaksanaan program vaksinasi saat ini masih tergantung pada ketersediaan vaksinnya," katanya.
Menurut Sonny, Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang mengetahui secara persis ketentuan terkait persyaratan administrasi vaksinasi.
"Kemenkes yang mengetahui persis strategi terbaiknya," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua RW013 Perumahan Pondok Mitra Lestari Sugih Hidayah membenarkan bahwa ketersediaan vaksin di Kota Bekasi, Jawa Barat, masih sangat terbatas.
Baca Juga: Polisi Bali Ditabrak Truk Lagi Jaga Pembawa Vaksin COVID-19, Alami Pendarahan Otak
"Saat ini di kelurahan kami dibatasi untuk peserta vaksinasi maksimal 15 orang per RW. Itu pun banyak persyaratannya selain keterangan domisili dari RT/RW, ada fotocopy KTP, KK dan nomor telepon yang wajib didata oleh kelurahan," katanya.
Selain itu, kata Sugih, pemerintah daerah setempat membagi kuota vaksinasi per wilayah RW yang digilir sekali dalam sepekan di Stadion Patriot Chandrabaga.
Dari total 56 kelurahan dan 12 kecamatan di Kota Bekasi, kata Sugih, per pekan rata-rata hanya tiga sampai empat kelurahan yang memperoleh kuota vaksinasi.
Pada jadwal gelombang vaksinasi 23 Juni 2021, sebanyak 15 peserta vaksinasi dari perumahan setempat diarahkan untuk menjalani serangkaian tes persyaratan.
"Pada hari ini mereka menjalani tes antigen di Puskesmas. Kalau persyaratan administrasi dan tes antigen lolos, maka diizinkan mengikuti vaksinasi di Stadion Patriot Chandrabaga," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
KAI Siapkan 23 Rangkaian KRL Jabodetabek Baru! Delapan di Antaranya Mendesak
-
Beda Kewenangan, ITDP Sebut Integrasi Transportasi Jabodetabek Masih Jadi Tantangan
-
Skandal Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu, Granit Xhaka Kena Denda Rp3,2 Miliar
-
Perawatan Armada Rampung! 7 Rangkaian KRL SF12 Kembali Beroperasi di Lintas Bogor Mulai Besok
-
BMKG Bunyikan Alarm Dini Peringatan Hujan di Jabodetabek Hari Ini
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?