SuaraBekaci.id - Polres Metro Bekasi mengusut dugaan tindak pidana korupsi beras batuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kasus dugaan korupsi beras bansos ini mencuat setelah penerima manfaat program itu mengeluhkan beras bantuan yang dinilai tidak layak konsumsi karena mengeluarkan bau tidak sedap dan berwarna agak kekuning-kuningan.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan mengatakan, penyidik sedang mengumpulkan data dan barang bukti serta menyiapkan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.
"Kami akan klarifikasi dengan meminta keterangan saksi-saksi. Beberapa barang (barang bukti) juga kami kumpulkan, ini baru tahap awal penyelidikan," katanya di Cikarang, Jumat (4/6/2021).
Dia menyatakan, dugaan tindak pidana dan pembuktian tersebut akan disampaikan setelah dilakukannya penyelidikan.
"Terkait ada tidaknya kerugian negara, pembuktian kasus dan lainnya nanti kami sampaikan di hasil penyelidikan," ujarnya.
Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kepolisian Indonesia, Brigjen Pol Djoko Poerwanto menyatakan, pihaknya memberikan perhatian dan dukungan atas penyelidikan yang dilakukan Polres Metro Bekasi.
"Kami melakukan asistensi dan dukungan dari teman-teman Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, penguatan terhadap penyelidikan yang dilakukan Polres Metro Bekasi," katanya.
Dia berharap bantuan sosial yang dimaksud sampai ke tujuan dan bermanfaat bagi penerima bantuan serta dilakukan tanpa ada pelanggaran maupun tindak pidana yang melanggar aturan.
Baca Juga: Cuma Ada 2 Daerah Bekasi Aman Banjir, Bojongmangu dan Cibarusah
"Saya sudah lihat kerja keras dari penyidik Polres (Metro Bekasi) dan Pak Kapolres (Metro Bekasi). Saya kira mereka mampu dan mau melakukan penyelidikan ini dengan berintegritas, profesional, dan proporsional," katanya.
Menurut dia, penyelidikan Polres Metro Bekasi ini bertujuan menemukan ada atau tidaknya unsur pidana atas kasus itu.
"Tentunya dari teman-teman saya harapkan bantuan dan doanya sehingga Polres Metro Bekasi bisa melakukan penyelidikan dengan baik," ucapnya.
Kerja sama masyarakat Kabupaten Bekasi, kata dia, juga diharapkan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik sehingga dalam waktu dekat tugas penyidik terukur hingga nanti disampaikan ke masyarakat.
Diketahui, sebanyak 1.130 kepala keluarga menjadi keluarga penerima manfaat program itu berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Perwakilan warga setempat bahkan telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.(Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Cara Ubah Desil DTSEN Lewat HP agar Berpeluang Dapat Bansos
-
Cara Daftar Bansos Online PKH dan BPNT Lewat HP di Portal Perlinsos Kemensos
-
Kebakaran Hebat di Kalimalang Bekasi: Lapak Palet Ludes, Api Merembet ke Bangunan Warga
-
Mulai 1 Desember, Warga Bekasi-Karawang Bisa Naik Kereta Jarak Jauh Tanpa ke Jakarta
-
Bareskrim Polri Tetapkan Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
PDIP dan PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Hari Ini
-
Penganiayaan Jamaah Masjid, Polisi Imbau Masyarakat Tak Kaitkan Isu SARA
-
Rindy Natasya Kecelakaan Kerja, Menaker: Perusahaan Wajib Bertanggung Jawab Penuh
-
BRI Perkuat Fundamental Bisnis, Laba Kuartal III 2026 Capai Rp48,2 Triliun
-
Investasi Asing Sektor Jasa Melonjak 86 Persen, Jawa Barat Jadi Tujuan Utama