SuaraBekaci.id - Pegiat media sosial Denny Siregar berkomentar tentang agenda DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) yang tidak mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Denny Siregar memberikan komentar mengenai pernyataan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto terkait dengan alasan tidak mengundang Ganjar Pranowo dalam agenda pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Dia menyoroti alasan DPD PDIP Jateng tidak mengundang Ganjar karena memiliki intensitas yang tinggi di media sosial. Yang juga, menyingung soal aktivitas Ganjar menjadi host di kanal YouTube.
"Ini alasan yang lucu banget.. Pak Ganjar dimarahin, dibilang kelewatan karena sering muncul di medsos dan jadi host di youtube," cuit Denny Siregar di akun twitternya, Minggu (23/5/2021).
Denny Siregar menyatakan bahwa aktivitas di media sosial tersebut justru menunjukkan Ganjar sebagai gubernur milenial.
Karena, dengan melakukan hal tersebut membuktikan bahwa Ganjar memahami dunia digital.
Denny Siregar lantas memberikan komentar kepada Bambang Wuryanto.
"Lha bukannya itu tandanya beliau Gubernur milenial, paham dunia digital ? Pak Bambang, bangun pak..Ini era teknologi," demikian cuitan Denny Siregar sambil menautkan berita berjudul "Ganjar Tak Diundang Acara Puan di Semarang, PDIP: Dia Sudah Kelewatan".
Sebelumnya, DPD PDIP Jawa Tengah mengakui tidak mengundang Ganjar Pranowo saat pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tak Diundang Pembekalan Kader PDIP di Semarang
Melalui keterangan tertulis, DPD PDIP Jateng dengan terang-terangan menyebut Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jateng, terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan kalau pihaknya telah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umun Megawati Soekarnoputri, sedangkan di sisi lain hal itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah ketua umum.
"Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media massa, bahkan Ganjar sampai rela menjadi 'host' di youtube-nya, padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk 'nyapres'" katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Soroti Data Amburadul, DPRD DKI: Penataan Kampung Kumuh Jakarta Tak Tepat Sasaran!
-
Harga BBM dan Sembako Naik, Puan Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Cepat
-
Eskalasi Konflik Global Meningkat, Puan Minta Pemerintah Evaluasi Misi TNI di UNIFIL
-
Puan Maharani Soroti Fenomena Kritik Berujung Laporan Polisi: Hukum Harus Adil, Kritik Harus Santun
-
BBM Non-Subsidi Naik, Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Harga Energi
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Ade Armando dan Permadi Arya Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Polisi Siapkan Lab Forensik Digital
-
Kasus Kanker Payudara Tembus 1,9 Juta, BPJS: Biaya Pengobatan Tembus 1,99 Triliun
-
Candaan Berujung Masalah? Kenali Batasan Humor Agar Tak Berakhir Jadi Pelecehan
-
Bukan Cuma Aspal, Ini Solusi Permanen Pemkab Bekasi Atasi Jalan Ambles di CBL
-
Berawal dari Sewa Gedung, Kasus Rp2 Miliar Ini Berujung Proses Hukum