SuaraBekaci.id - Mantan Ketua DPR RI yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Marzuki Alie merasa banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan korupsi yang tidak berdasar.
Marzuki Alie menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan korupsi itu merupakan risiko karena dirinya pernah menjadi seorang pimpinan di DPR.
"Banyak tuduhan-tuduhan korupsi yang tidak berdasar. Tapi itu semua adalah resiko sebagai pimpinan yang selalu dikaitkan, apabila ada persoalan-persoalan hukum," kata Marzuki Alie melalui akun twitternya, Selasa (30/3/2021) malam.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Dirinya juga menyatakan, bahwa tidak ada fakta hukum yang menyebut kalau dirinya pernah menerima sesuatu.
Marzuki Alie pun mengklaim tidak pernah main-main anggaran saat menjabat sebagai anggota legislatif di DPR. Dia pun menantang agar hal terebut dicek di Badan Anggaran DPR.
"Walaupun disebut menerima sesuatu, tapi tidak ada fakta hukum sama sekali. Lima tahun di DPR tidak sekalipun main-main anggaran, bisa dicek di banggar," katanya.
Berita Terkait
-
AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres
-
Pemilu AS Jadi Bursa Judi, Putaran Uang Tembus Rp26,8 Triliun
-
Mulut Kotor Donald Trump Serang Rival Demokrat di Pilpres Senat AS
-
Menakar Orasi SBY Soal Negarawan: Sindiran Politik untuk Elite atau Pesan Kebangsaan Menuju 2029?
-
PAN Mantap Usung Prabowo di 2029, Demokrat Belum Bicara Pilpres
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?