SuaraBekaci.id - Mantan Ketua KNPI Haris Pertama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Polri untuk mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI.
Haris Pertama meminta penegak hukum mengawasi penggunaan anggaran lantaran dia mendapatkan informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI tersebut.
Pria yang baru-baru ini dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KNPI ini mengatakan, pelaksanaan Kongres Bersama ke-XVI hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 3-5 miliar.
Sehingga, jika alokasi anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI mencapai Rp20 miliar tentu berlebihan.
Haris Pertama mempertanyakan kebenaran informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI melalui akun twitternya, @knpiharis.
"Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar ???," katanya, Selasa (9/3/2021).
Jika Kemenpora mengalokasikan aggaran sebesar Rp20 miliar, dia meminta agar aparat penegak hukum berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI itu.
"Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup," kata Haris.
Sebelumnya, Ketua KNPI Haris Pertama pelapor Permadi Arya atau Abu Janda dipecat dari jabatannya pada Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga: Usai Dipecat, Haris Pertama Pertanyakan Anggaran Kongres KNPI
Pada surat pemecatan yang beredar, salah satu alasan Haris Pertama yakni karena dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi.
Berita Terkait
-
Diamankan dalam Rangkaian OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, 11 Orang Tiba di Gedung KPK
-
OTT Pekalongan: 11 Orang Termasuk Sekda Tiba di Gedung KPK, Apa Peran Bupati Fadia Arafiq?
-
Babak Baru Kasus Hasbi Hasan, KPK Laporkan Linda Susanti ke Polda Metro Jaya
-
KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Outsourcing di Sejumlah Dinas
-
Fairuz A Rafiq Bicara soal Diam Usai Kakaknya Ditangkap KPK, Ogah Terseret?
Terpopuler
Pilihan
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
Terkini
-
Teheran Diguncang Ledakan Baru! Israel Kembali Menyerang
-
Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla
-
Mahasiswa Bekasi Diciduk Polisi, Ternyata Pengedar Tembakau Sintetis Rumahan
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun Kepada 3,8 Juta Debitur
-
Kontroversi Paspor Inggris Anak Alumni LPDP, AHU: Potensi Pelanggaran Hak Anak