SuaraBekaci.id - Mantan Ketua KNPI Haris Pertama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Polri untuk mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI.
Haris Pertama meminta penegak hukum mengawasi penggunaan anggaran lantaran dia mendapatkan informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI tersebut.
Pria yang baru-baru ini dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KNPI ini mengatakan, pelaksanaan Kongres Bersama ke-XVI hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 3-5 miliar.
Sehingga, jika alokasi anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI mencapai Rp20 miliar tentu berlebihan.
Haris Pertama mempertanyakan kebenaran informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI melalui akun twitternya, @knpiharis.
"Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar ???," katanya, Selasa (9/3/2021).
Jika Kemenpora mengalokasikan aggaran sebesar Rp20 miliar, dia meminta agar aparat penegak hukum berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI itu.
"Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup," kata Haris.
Sebelumnya, Ketua KNPI Haris Pertama pelapor Permadi Arya atau Abu Janda dipecat dari jabatannya pada Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga: Usai Dipecat, Haris Pertama Pertanyakan Anggaran Kongres KNPI
Pada surat pemecatan yang beredar, salah satu alasan Haris Pertama yakni karena dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi.
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Serahkan Keputusan ke Hakim
-
Kembangkan Kasus Bekasi, KPK Geledah Rumah Mewah Anggota Polisi Yayat Sudrajat
-
Kajian KPK: Biaya Pilgub Tembus Rp100 Miliar, 65 Persen Kepala Daerah Siap 'Layani' Donatur
-
Segel KPK di Ruang Dirjen Bea Cukai Hilang, Eks Penyidik: Pelaku Harus Jadi Tersangka
-
Diduga Jadi Pengepul dan Setor Rp1,12 M, Guru SMA di Tasikmalaya Terseret Kasus Korupsi Unsoed
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
5 Tahun Holding Ultra Mikro, Ekosistem UMKM Makin Kuat
-
5 Bencana Dihadapi Indonesia Saat Ini
-
Kisah Perjuangan Tati Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Kembangkan Bubur Cirebon di Taipei
-
Perkuat Layanan Digital bagi PMI, BRImo Taiwan Sabet Anugerah Inovasi Indonesia 2026
-
KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Suap Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara, Siapa Tersangka Baru?