SuaraBekaci.id - Mantan Ketua KNPI Haris Pertama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Polri untuk mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI.
Haris Pertama meminta penegak hukum mengawasi penggunaan anggaran lantaran dia mendapatkan informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI tersebut.
Pria yang baru-baru ini dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KNPI ini mengatakan, pelaksanaan Kongres Bersama ke-XVI hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 3-5 miliar.
Sehingga, jika alokasi anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI mencapai Rp20 miliar tentu berlebihan.
Baca Juga: Usai Dipecat, Haris Pertama Pertanyakan Anggaran Kongres KNPI
Haris Pertama mempertanyakan kebenaran informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI melalui akun twitternya, @knpiharis.
"Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar ???," katanya, Selasa (9/3/2021).
Jika Kemenpora mengalokasikan aggaran sebesar Rp20 miliar, dia meminta agar aparat penegak hukum berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI itu.
"Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup," kata Haris.
Sebelumnya, Ketua KNPI Haris Pertama pelapor Permadi Arya atau Abu Janda dipecat dari jabatannya pada Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga: Geledah Gedung Sarana Jaya, KPK Sita Dokumen Kasus Tanah di Cipayung
Pada surat pemecatan yang beredar, salah satu alasan Haris Pertama yakni karena dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi.
Berita Terkait
-
KPK Keliru Soal Jet Pribadi Kaesang! Pakar: Pemberian Fasilitas ke Keluarga Inti Pejabat Tetap Gratifikasi
-
Jamin Prabowo Tak Langgar Aturan jika Ganti Capim KPK Bentukan Jokowi, Mahfud MD: Persoalannya Presiden Mau atau Tidak
-
Hitung Total Loss dan Real Cost, KPK Taksir Kerugian Negara di Kasus Taspen Capai Rp1 Triliun Lebih
-
Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi
-
KPK Yakin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Kabur ke Luar Negeri, Ini Alasannya
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Terkuak! Ini Sosok Striker Keturunan yang Segera Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Punya Darah Medan!
-
Batubara Ekspor Sumber Global Energy Dikomplain Vietnam karena Tak Sesuai Nilai Kalori
-
Harga Emas Antam Hari Ini Terpeleset Jatuh Rp30.000, Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Meski Diupayakan, Menhub Tak Jamin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru
-
Derbi Keturunan! Julian Oerip Cetak Gol Saat AZ Bantai Samuel Silalahi di UEFA Youth League
Terkini
-
Pilgub Jabar: Warga Kota Bekasi Dibayar 200 Perak Lipat dan Sortir Kertas Suara
-
Review Airpods Pro: Headset Super Canggih yang Cocok untuk HP Apa Saja
-
Daftar Nama Korban Luka dan Hilang Akibat Kebakaran Hebat Pabrik di Bekasi
-
Publikasi BRI: Ekspansi Bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 Melambat
-
Debat Pilkada Bekasi: BN Holik-Faizal Dorong Kolaborasi Industri untuk Kesejahteraan Warga