SuaraBekaci.id - Menkopolhukam Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat yang kini diakui pemerintah. Hal itu disampaikan dalam sebuah potongan video yang tersebar di media sosial.
Potongan video tersebut kemudian dibagikan Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Dia membagikan video tersebut melalui akun twitter pribadinya @jansen_jsp.
Jansen Sitindaon sebelumnya mengkritik pernyataan Mahfud MD terkait dengan AD ART yang berlaku di Partai Demokrat. Karena, Mahfud MD menyebut AD ART yang berlaku yakni tahun 2005 pada salah satu sesi wawancara.
Dalam video yang diunggah Jansen Sitindaon, Mahfud MD menyampaikan permohonan maaf karena salah menyebut AD ART yang berlaku.
"Yang kedua, berdasar AD ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagi pemerintah AD ART yang terakhir itu adalah yang diserahkan tahun 2020, maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2005, yang betul AD ART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MAH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020," kata Mahfud MD dalam tayangan video yang telah 25 ribu kali lebih ditayangkan di akun twitter Jansen Sitindaon.
Jansen Sitindaon menyampaikan ucapan terima kasih atas klarifikasi yang disampaikan Mahfud MD.
"Maturnuwun Prof @mohmahfudmd klarifikasinya," demikian cuitan Jansen Sitindaon.
Dia menyatakan, dengan adanya pernyataan resmi Pemerintah tersebut maka dasar hukum untuk menilai legalitas Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara akan mengacu pada AD ART tahun 2020.
"Selamat untuk seluruh kader karena syarat KLB 3 unsur: Majelis Tinggi, 2/3 DPD, 50 % DPC tak mungkin terpenuhi," kata Jansen pada cuitannya.
Baca Juga: Perpecahan Demokrat, Tragedi Demokrasi yang Fatal
Tag
Berita Terkait
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah, Terkait Materi Mens Rea
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD
-
SBY dan Hoax Ijazah Jokowi, Manuver Demokrat di Pusaran Politik Digital
-
Mahfud MD Soroti Keterlibatan TNI dalam Persidangan Perdana Nadiem Makarim
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
450 Ton Sampah Pasar Induk Kramat Jati Dibawa ke Bantar Gebang Bekasi
-
Polda Metro Jaya Lanjutkan 'Interogasi' Dr. Richard Lee dari Pertanyaan ke-74
-
BRI dan Kemenpora Bekali Atlet SEA Games 2025 dengan Literasi Keuangan untuk Masa Depan
-
Apresiasi Prestasi Indonesia Raih Posisi Runner-Up SEA Games 2025, BRI Salurkan Bonus Atlet Nasional
-
Ini Alasan Polda Metro Jaya Tidak Tahan dr Richard Lee