SuaraBekaci.id - Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dengan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang berlangsung pada Jumat (5/3/2021) kemarin.
Andi Arief mengomentari sejumlah pernyataan Mahfud MD yang membeberkan alasan Pemerintah sejak era Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak pernah melarang pelaksanaan KLB atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai politik.
Pertama dia berkomentar terkait dengan pernyataan Mahfud MD yang menyatakan bahwa peristiwa KLB Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.
"Maaf Pak Prof, peristiwa melanggar hukumnya ada, melawan atau melanggar AD/ART yang sudah diresmikan negara, dokumen itu ada di lembaran negara. Itu perbuatan melanggar hukumnya. Beda dengan KLB lainnya yang sudah terjadi, karena demokrat mengenal mejelis tinggi penentu jalannya KLB," kata Andi Arif melalui akun twitternya, @AndiArief_ID, Sabtu (6/3/2021).
Selain itu, Andi Arief juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mengamankan produk sah yang sudah menjadi lembaran negara.
"Pemerintah harus amankan produk yang sah yang sudah di lembaran negara Produk kongres 2020 seharusnya dilindungi pihak keamanan, KEPOLISIAN menurut kami tidak boleh netral apalagi lindungi KLB Deli Serdang. Surat resmi AHY sebagai produk kongres sah diabaikan Polri, dan menkopolhukam," katanya.
Selanjutnya, dia juga memberikan tanggapan terkait dengan alasan pemerintah yang tidak pernah melarang KLB atau Munaslub karena menghormati independensi partai politik.
"Pak Prof, mohon maaf kali ini keliru. Independensi wajib dihormati tetapi perbuatan melanggar hukum harus dicegah. Jangan dilakukan pembiaran," ujarnya.
"Kalau pembiaran melanggar hukum dibiarkan pasti bukan soal internal lagi. Silakan Pak Prof periksa AD ART partai di luar partai demokrat sebagai syarat KLB. Sangat berbeda," sambung Andi Arief dalam cuitannya.
Baca Juga: Profil Moeldoko, Pernah di Hanura lalu Pimpin Partai Demokrat versi KLB
Kendati demikian, Andi Arief menyebut bahwa pihaknya memahami posisi Mahfud MD.
"Tapi kami sadar beratnya posisi pak Prof @mohmahfudmd dalam mengambil sikap adil terhadap partai demokrat. Kami memahami," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Mahfud Tegaskan Polisi Tak Bisa Menolak Putusan Praperadilan Kasus Andrie Yunus
-
MK Ancam Coret Parpol Tanpa 30% Caleg Perempuan, Demokrat Tak Gentar
-
AHY: Perjuangan Demokrat Bukan Cuma Bagi-bagi Kurban, Tapi Kebijakan Pro-Rakyat
-
MK Ancam Gugurkan Parpol yang Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, Begini Reaksi Demokrat
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Tragedi Maut Arak-arakan Sisingaan di Bekasi: 3 Kru Meninggal Tersengat Listrik
-
Kronologi Lengkap Pembunuhan WNA Korea di Bekasi: Disewa Rp139 Juta
-
Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional, Satu Orang Ditangkap?
-
Mantan Caleg DPRD Bekasi Otak Pembunuhan WNA Korea
-
Uang Umrah Rp12 Miliar Raib, Dirut Hanania Group Resmi Ditahan