SuaraBekaci.id - Pemerintah Kota Bekasi mendukung program pemberdayaan masyarakat dari Kemeterian Sosial RI. Karena, program tersebut menyiapkan sarana dan fasilitas bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi program yang dilaksanakan Menteri Sosial Tri Risamaharini tersebut.
"Apa yang dilakukan Bu Risma (Mensos), dari hulu ke hilirnya kita persiapkan. Bagaimana Indonesia sejahtera, hari ini kita mulai dengan mendukung program Kemensos," katanya saat mendampingi Mensos Risma di Bekasi, Jumat (8/1/2021).
Tri memberikan apresiasi karena program itu memberdayakan masyarakat kurang beruntung sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Di Kota Bekasi, kata dia, penanganan PMKS masih berpola pada bagaimana memindahkan masyarakat tersebut agar tidak berada di jalan.
Kemudian mereka diberikan pilihan apakah ingin kembali ke daerah asal atau difasilitasi, ditempatkan di panti sosial terdekat untuk diberikan pelatihan keterampilan kerja.
"Ada nilai tambah dengan kedatangan Bu Risma. Nantinya mereka tidak hanya mengikuti pelatihan tetapi juga terfasilitasi terkait dengan produknya, kemudian nanti juga dibentuk pasarnya sehingga memang tuntas," ungkapnya.
Tri juga menilai konsep pembangunan rumah susun di area Pusat Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi yang diusung Kementerian Sosial cukup efektif sehingga para PMKS merasa tinggal bukan di panti sosial melainkan berada di dalam rumah sendiri.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan pemberdayaan warga PMKS dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan perekonomian di lokasi tersebut.
Mulai dari peternakan ikan, perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik dengan menciptakan pasar sekaligus.
"Jadi kita bentuk pasarnya sekaligus agar hasil produk mereka bernilai ekonomis. Di area rumah susun nanti kita juga bangun warung dan tempat usaha lainnya," kata Risma.(Antara)
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Cara Cek Anda Dapat Bansos Beras 30 Kg Akhir 2026 atau Tidak Lewat Situs Kemensos
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI, Lokasi Masih Dikaji
-
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?