SuaraBekaci.id - Pemerintah berencana menggelar vaksinasi vaksin Covid-19 Sinovac. Ahli mikrobiologi meminta vaksinasi vaksin Covid-19 Sinovac ditunda.
Permintaan rencana vaksinasi diminta ditunda bukan tanpa sebab. Tapi, ahli menyebut penundaan perlu dilakukan karena vaksin Sinovac belum teruji secara ilmiah.
Mikrobiolog dari Universitas Sriwijaya Palembang Prof Yuwono mengungkapkan, dirinya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani Covid-19 dengan pembelian vaksin.
Meski demikian, vaksin Sinovac hingga saat ini belum ada hasil efektivitas dan keamanannya, padahal hal itu bersifat sangat penting sebelum vaksinasi dilakukan.
"Vaksin ini sudah kebijakan pemerintah, artinya rakyat ikut dan patuh. Tapi secara ilmiah vaksin Sinovac belum mengeluarkan hasil efektivitas, kemanjuran, dan keamanannya, sampai hari ini belum. Saran saya, tunda dulu vaksinasi sebelum diumumkan hasil uji klinis di Bandung itu," ungkap Yuwono, Selasa (5/1/2020).
Ia menyebut, pemerintah tidak perlu takut mengumumkan hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac kepada publik. Karena hal itu menjadi bukti ilmiah sehingga masyarakat tak khawatir saat menerima vaksin.
"Tinggal umumkan saja, jangan takut. Contoh efektivitasnya cuma misal 60 persen, tidak masalah, ada dasarnya," ujarnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Bahkan, hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia juga belum mengumumkan hasil kajian kehalalan dan juga izin penggunaan darurat setelah mendapat laporan uji klinis oleh BPOM.
Sehingga saat laporan ilmiah tersebut belum dirilis, justru vaksin sudah didistribusikan ke setiap daerah dan akan disuntikkan pada 14 Januari 2021.
Baca Juga: 763.000 Vial Vaksin Covid-19 Sudah Disebar Bio Farma, Kapan Digunakan?
"Atas dasar apa? Ujicoba di Brazil saja diragukan oleh presidennya," kata dia.
Sehingga ia berpendapat, tenaga kesehatan yang menjadi sasaran utama pada vaksinasi tahap pertama akan menolak divaksin.
Hal ini lantaran vaksin Sinovac berbeda dengan Pfizer yang sudah mengeluarkan hasil efektivitas pada vaksinasi di Amerika dan Inggris.
"Kalau vaksin Pfizer sudah diumumkan, sudah mengeluarkan kemanjuran dan keamanannya, berhak disuntikkan. Suntikan pertama 59 persen tingkat keamanan dan efektivitasnya, dan suntikan kedua 95 persen," kata dia.
Yuwono juga mengaku enggan divaksinasi jika vaksin tersebut belum mendapatkan uji klinis. Menurutnya, bukti ilmiah jadi syarat penting penggunaan vaksinasi karena menyangkut keamanan masyarakat.
"Sesuai sumpah dokter, yang utama jangan bikin celaka. Jadi saya siap sedia disuntik dan siap menyuntik kalau ini didasarkan pada bukti ilmiah. Kalau Pfizer, saya mau disuntik sekarang," tutupnya.
Berita Terkait
-
Pasien Indonesia Masih Menunggu Akses Obat Inovatif, Ini Tantangan yang Dihadapi
-
Imunisasi Anak Menurun Usai Pandemi, Kemenkes Soroti Kekhawatiran Efek Samping dan Hoaks
-
Kenapa Vaksin HPV Diberikan Sejak Anak-anak? Ini Penjelasan Kemenkes
-
Skandal Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu, Granit Xhaka Kena Denda Rp3,2 Miliar
-
Bobby Nasution Targetkan Sumut Bebas Rabies, Perkuat Vaksinasi Hewan Peliharaan
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?