SuaraBekaci.id - Swab test massal terhadap buruh kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan kembali dilanjutkan pada awal 2021 mendatang.
Saat ini, swab test massal kepada buruh di Kabupaten Bekasi ditunda dan direncanakan mulai dilaksanakan pada awal 2021 mendatang.
Komandan Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri Anggoro mengatakan, penundaan dilakukan berkaitan dengan perubahan skema pemetaan klaster industri yang kini terfokus pada transmisi lokal setiap perusahaan.
"Jadi tidak sekadar tes usap massal. Targetnya pun tidak lagi 12.000 pekerja tapi tidak terbatas dengan menyasar transmisi lokal di setiap perusahaan. Rencananya akan mulai dilakukan awal tahun depan setelah kita lakukan evaluasi," katanya di Cikarang, Kamis (24/12/2020)
Tofan yang juga koordinator pelaksanaan tes usap massal di Kabupaten Bekasi itu mengaku program Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini semula menargetkan 12.000 pekerja di kawasan industri.
Tes tersebut, kata dia, ditargetkan selesai dalam 12 hari dengan 1.000 tes per hari hanya saja hingga kini baru terealisasi sebanyak 1.200 pekerja.
Penundaan swab test massal juga disebabkan fokus gugus tugas pada sejumlah agenda akhir tahun, mulai pemilihan kepala desa serentak hingga antisipasi ledakan kasus saat libur panjang akhir tahun.
Selain itu keterbatasan sarana juga menjadi faktor tertundanya pelaksanaan swab test massal buruh tersebut.
"Jika dipaksakan sehari 1.000 tes akan memakan waktu cukup lama. Untuk itu skema tes usap massal selanjutnya akan terfokus kepada perusahaan yang menimbulkan transmisi penyebaran Covid-19," katanya.
Baca Juga: Wisatawan Asal Bekasi Positif Covid-19 saat Hendak ke Kawasan Borobudur
Apabila ditemukan penyebaran kasus di suatu perusahaan setelah dilakukan swab test massal maka tes selanjutnya akan difokuskan di perusahaan tersebut.
"Kami juga akan terapkan skema purposive sampling, jadi tes per perusahaan, per line, per sif, sehingga akan ketahuan jika ada transmisi lokal fokus di salah satu perusahaan. Tapi bukan hanya di industri melainkan di kelompok masyarakat juga," ungkapnya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi kini juga tengah menyiapkan penambahan sarana isolasi terpusat untuk mengantisipasi ledakan kasus setelah swab test massal skema baru ini digelar.
"Setidaknya dibutuhkan empat hotel baru untuk menambah kapasitas ruang isolasi pasien. Dua hotel khusus untuk tenaga kesehatan serta dua hotel lainnya untuk pasien. Sudah kami ajukan ke BNPB," kata dia.(Antara)
Berita Terkait
-
BRI Consumer Expo 2026 Hadir di Grand Wisata, Intip Promo Rumah dan Kendaraan Impian
-
Bukan Sitaan Kasus BGN! Motor Trail Terbengkalai di Lahan Kosong Bekasi Ternyata Proyek Kemhan
-
KDM Lantik Asep Surya Atmaja Jadi Bupati Bekasi Definitif Hari Ini
-
Liga Wanita Indonesia Kembali Bergulir, Enam Klub Siap Bersaing
-
Tim SAR Sisir Kalimalang hingga 1 Kilometer, Ramadhan Masih Belum Ditemukan
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Sepatu Lari Buatan Lokal Unjuk Gigi di Berlin dan Chicago Marathon
- Bisakah Bedak Marcks dan Air Mawar Viva untuk Mengunci Makeup? Begini Caranya
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Tegaskan Optimisme Pertumbuhan
-
Asep Surya Atmaja Pimpin Kabupaten Bekasi hingga 2030
-
BRI Perluas Kemitraan Internasional, Buka Akses Pasar Global bagi Korporasi dan UMKM Indonesia
-
Polisi Tembak Polisi: Bharada Andika Resmi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
-
Misteri Aliran Dana Rp250 Juta ke PCNU, Begini Penjelasan KPK