Terakhir atau yang kelima, abai kepada kesejahteraan masyarakat. Syahran mengatakan, point ini adalah yang paling penting karena sikap presiden yang tidak netral dinilai akan berpengaruh pada struktur dibawahnya.
“Jika presiden tidak netral, menteri pun tidak netral, kepala daerah pun tidak netral. Maka yang tergganggu apa? Kinerja para pejabat publik tidak mengendepankan fungsinya sebagai publik service, pejabat publik pasti mementingkan kepentingannya,” jelas Syahran.
Oleh karenanya, massa aksi menuntut Jokowi untuk kembali menghidupkan demokrasi yang sehat. Syahran mengatakan, aksi serupa dipastikan bakal digelar kembali apabila Jokowi tidak ada merespon gerakan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa itu.
“Tentunya aksi lanjutan ada tetap bakal ada ke depannya, jika Jokowi tidak merespon gerakan kita, kita akan terus bergerak kita akan bertambah jumlahnya lebih banyak dan kita pastikan konsisten. Kita akan terjaga sampai demokrasi kita terwujud sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” tandasnya.
Baca Juga:Jelang 14 Februari, Orang Dekat Presiden Jokowi Jadi 'Sasaran Tembak' Lawan Politik
Kontributor : Mae Harsa
