Data Pemerintah Diretas Bjorka, Pengamat Minta Presiden Jokowi Ganti Menkominfo

"Selain itu, kinerja Menkominfo juga tidak ada yang menonjol. Tidak jelas capaian kinerjanya selama ini," ujarnya.

Ari Syahril Ramadhan
Senin, 19 September 2022 | 17:26 WIB
Data Pemerintah Diretas Bjorka, Pengamat Minta Presiden Jokowi Ganti Menkominfo
Menteri Kominfo Johnny G Plate. [Antara]

SuaraBekaci.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo RI) Johnny G Plate dinilai harus bertanggung jawab atas bocornya data di Indonesia yang dilakukan oleh Hacker Bjorka.

Hal itu diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, aksi Bjorka telah membuat malu Bangsa Indonesia hingga petinggi negara yang bertanggung jawab di bidang itu harus di-reshuffle.

"Akibat lemahnya keamanan data di Indonesia, bangsa dan negara kita sudah dipermalukan. Hacker dengan mudahnya mempermalukan petinggi negeri dengan membuka datanya secara gamblang," kata dia, Senin (19/9/2022).

Jamiluddin Ritonga menyampaikan, saat ini bangsa dan negara Indonesia sudah seperti ditelanjangi oleh Hacker Bjorka.

Baca Juga:Partai Garuda: Apa yang Kalian Takutkan Jika Jokowi Dicalonkan Jadi Cawapres?

"Kita seolah sudah tidak bisa menutupi hal yang paling pribadi," jelasnya.

Ia menilai lemahnya keamanan data di Indonesia tentunya menjadi tanggung jawab Menkominfo RI Johnny G Plate. Dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, seharusnya kementerian ini lanjut dia, dapat menjaga keamanan data segenap anak negeri.

"Selain itu, kinerja Menkominfo juga tidak ada yang menonjol. Tidak jelas capaian kinerjanya selama ini," katanya.

Ia juga menjelaskan, Indonesia yang sangat luas saja, hingga kini belum jelas sistem komunikasi nasionalnya. Menkominfo belum juga menatanya. Padahal, kata dia, sistem tersebut sangat diperlukan untuk mengalirkan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya.

"Sungguh mengerikan, negeri seluas ini tanpa sistem komunikasi nasional. Indonesia terkesan hanya mengandalkan media massa dan media sosial," ucapnya.

Baca Juga:Hatrick Puan Maharani Datang ke Semarang, dari Ganjar Tak Diundang Hingga Walikota Hendrar Prihadi Ditarik ke Jakarta

Karena itu, tidak aneh banyak informasi di pusat diketahui dari media massa atau media sosial. Hal itu tidak perlu terjadi jika Indonesia memiliki sistem komunikasi nasional.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini