SuaraBekaci.id - Pemerintah Pusat tengah memberlakukan aturan baru pembelian minyak goreng curah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika memang belum memiliki aplikasi PeduliLindungi.
Seperti yang saat ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat, masyarakat kini harus membeli minyak goreng curah menggunakan KTP.
Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Helmi Yenti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk aturan baru ini.
"Tidak perlu khawatir, masyarakat yang belum memiliki aplikasi PeduliLindungi masih bisa menggunakan KTP, ini bertujuan agar tepat sasaran," katanya, Kamis (14/7/2022).
Baca Juga:Sepak Bola Laos, Belajar ke Negeri Jepang hingga Jerman tapi Masih Terlilit Masalah Match Fixing
Dia memastikan distribusi minyak goreng curah di Kabupaten Bekasi akan tepat sasaran meski berdasarkan instruksi pusat, pengawasan distribusi minyak goreng murah menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
Yanti juga memastikan minyak goreng curah yang didistribusikan kepada masyarakat dijual dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu per liter. Minyak goreng jenis ini tidak diperbolehkan dijual untuk sektor industri.
"Jadi minyak goreng ini tidak diperbolehkan untuk industri, tetapi boleh dibeli untuk UMKM, seperti penjual gorengan dan sejenis," katanya.
Berdasarkan kebutuhan pasar, rata-rata setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi membutuhkan sekitar lima ton minyak goreng selama seminggu. Stok minyak goreng curah ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Jadi dari segi penyaluran juga tidak ada kendala, sebab kita bekerja sama dengan BUMN, tidak ada kelangkaan," ucapnya.
Baca Juga:Bentrok Antar Gerombolan Ormas di Cikarang Disebabkan Hal Sepele, Polisi:Tersinggung Terus Ribut
Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi bersama Satgas Pangan tetap melakukan operasi pasar secara rutin untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah di wilayahnya.
- 1
- 2
