SuaraBekaci.id - Pemkab Alor akan melaporkan penyebar video Bupati Alor Amon Djobo memarahi pegawai Kemeterian Sosial (Kemensos) beberapa waktu lalu. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Alor, Soni O Aleleang.
Soni mengatakan, pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut ke Polres Alor dalam waktu dekat.
"Kami menunggu karena ada saudara satu masih di Kupang belum sampai, kami juga masih ambil data-data informasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah cabang PDIP di Alor, apakah itu diagendakan dalam musyawarah atau tidak. Dalam hal memperdengarkan dan memutar video itu kepada peserta, lalu mengatakan telah melaporkan kepada menteri. Itu apakah dalam agenda musyawarah atau itu hanya karena inisiatif satu dua orang," katanya dilansir dari Digtara.com -- jaringan Suara.com, Rabu (2/6/2021).
Menurut Soni, pihaknya dapat mengetahui siapa penyebar video tersebut dari agenda Muscab PDIP di Alor .
Baca Juga:Anak Buahnya Diamuk Bupati Alor, Mensos Risma: Tugas Kami Memastikan Bantuan Sampai
Sejauh ini, pihaknya telah mengantongi orang yang mengambil video lalu menyerahkan kepada Ketua DPRD Alor.
Dia menerangkan, sejauh ini Amon Djobo telah meminta maaf lalu berpelukan dua staff Kemensos. Sehingga pembagian bantuan yang dibawa untuk ahli waris korban meninggal dunia pasca-seroja berjalan aman dan lancar.
"Setelah itu tidak ada masalah lagi, bahkan kunjungan Ibu Menteri Sosial pun berjalan lancar," tandasnya.
Sebelumnya, beredar video Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo memarahi dua staf yang diketahui berasal dari Kementerian Sosial beredar luas dan viral di media sosial. Video tersebut berdurasi 3.09 menit dan diduga direkam seseorang di pendopo rumah jabatan bupati Alor.
Dalam video itu tampak dua pegawai kementerian sosial yang duduk di hadapan Bupati Amon Djobo hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.
Baca Juga:Respons Risma Soal Video Bupati Alor Mau Lempar Kursi Anak Buahnya
Pada pembicaraan dalam video itu, Amon Djobo menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dalam penyalurannya dilakukan oleh DPRD bukan pemerintah daerah. Bahkan sejumlah pegawai itu disuruh Amon Djobo untuk menanyakan kepada gubernur dan presiden siapa dirinya.
