alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Muannas Alaidid Sarankan Jokowi Hati-hati Soal Revisi UU ITE

Antonio Juao Silvester Bano Rabu, 17 Februari 2021 | 08:45 WIB

Muannas Alaidid Sarankan Jokowi Hati-hati Soal Revisi UU ITE
Muannas Alaidid (tengah). [Suara.com/Herwanto]

Politikus PSI Muannas Alaidid menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hati-hati soal rencana revisi UU ITE.

SuaraBekaci.id - Politikus PSI Muannas Alaidid menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hati-hati soal rencana revisi UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muannas Alaidid menyatakan, bahwa energi bangsa pernah habis terjadi demo berjilid-jilid dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta beberap waktu lau.

"Energi bangsa ini pernah habis terjadi demo berjilid-jilid seperti tak berkesudahan semua berawal dari konten pidato unggahan berbau sara di pilgub dki lalu," tulis Muannas Alaidid melalui akun twitternya @muannas_alaidid, Rabu (17/2/2021).

Dia menyarankan agar Jokowi memikirkan dengan matang sebelum melakukan langkah-langkah revisi UU ITE.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Jokowi Revisi UU ITE

"Saran saya hati-hati pak @jokowi soal revisi ini dan coba kembali pikirkan dengan matang apalagi niatan untuk menghapus pasalnya," cuitnya.

Cuitan Muannas Alaidid.[Twitter/@muannas_alaidid]
Cuitan Muannas Alaidid.[Twitter/@muannas_alaidid]

Muannas Alaidid menyampaikan itu menanggapi cuitan Presiden Joko Widodo melalui akun twiiternya @jokowi yang diunggah kemarin, Selasa (16/2/2021).

"Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," cuit akun tersebut.

Dia menerangkan bahwa semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," cuit akun @jokowi.

Baca Juga: Roy Suryo: Konsep UU ITE Bukan dari Zaman SBY

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait