Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta

SuaraBekaci.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM atau Hercules sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemeriksaan terhadap HRM dilakukan untuk mendalami asal-usul uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik KPK dan diduga berkaitan dengan perkara pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, HRM telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/11/2026).

"Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan," kata Budi kepada wartawan.

Menurut Budi, keterangan HRM diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara tersebut secara menyeluruh.

Terlebih, HRM melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan uang Rp800 juta kepada KPK pada 15 Oktober 2026. Uang tersebut kemudian disita penyidik karena diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

"Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik," ujarnya.

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, HRM mengaku akan memberikan penjelasan mengenai asal-usul uang tersebut, termasuk kaitannya dengan persoalan tanah Summarecon.

"Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu," kata HRM.

Baca Juga: Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Bidik Proses Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pertanahan

Pemeriksaan terhadap HRM merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), penyidik KPK juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang mantan kepala kantor pertanahan yang kini menjabat kepala kantor wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Mereka masing-masing RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, AB selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, NVS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, MSL selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Pemanggilan sejumlah pejabat pertanahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengurusan hak atas tanah yang menjadi objek perkara.