- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyoroti kerusuhan dalam peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026.
- Jusuf Kalla menyatakan kerusuhan tersebut timbul akibat ketidakpuasan kelompok kecil terhadap kepemimpinan lokal, bukan penolakan terhadap pemerintah pusat.
- Ia menegaskan aksi tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat yang telah menikmati kemajuan dan kesejahteraan selama dua dekade damai.
SuaraBekaci.id - Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 yang juga merupakan Tokoh Perdamaian Aceh Jusuf Kalla menyoroti kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Ia menilai peristiwa tersebut bukan mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai pascaperjanjian Helsinki.
Jusuf Kalla mengatakan, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai.
"Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu sore (15/08/2026).
Namun, menurut Kalla, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan.
Ia menyebut aparat TNI dan Polri berupaya mencegah agar kondisi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," katanya.
Kalla menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut adanya sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla: Indonesia Harus Perkuat Teknologi dan Ciptakan Lebih Banyak Wirausaha
Ia juga menyoroti kondisi saat kejadian berlangsung, ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga menjalani pengobatan di Penang.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," kata Kalla.
Menurut Kalla, selama dua dekade terakhir kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok yang terlibat dalam konflik dan kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat.
Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?