Alat Negara Diduga Intimidasi Pengusaha yang Bantu Anies Baswedan untuk Pilpres 2024: Contohnya di Jabar

SuaraBekaci.id - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) mengklaim ada dugaan alat negara mengintimidasi penguasaha yang membantu dirinya untuk Pilpres 2024.

Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa dengan tajuk "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang berlangsung di Universitas Gajah Mada (UGM), Selasa (19/9).

Anies awalnya ditanya oleh Najwa Shihab perihal dana yang ia siapkan untuk Pilpres 2024. Anies mengatakan bahwa selama ini yang membantu ia merupakan penguasaha kelas menengah bukan pengusaha kelas atas.

"Banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Dan yang jadi catatan, yang membantu (pengusaha) ukurannya menengah. Yang besar-besar gak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tak ada yang berani mendekat," ucap Anies.

Pernyataan Anies ini membuat Najwa Shihab bertanya balik mengapa konglomerat tak berani mendekati Anies Baswedan.

Anies lantas menyebutkan bahwa pengusaha-pengusaha itu takut membantu dirinya. Ia lantas menjelaskan ketakutan ini disebabkan ada contoh sejumlah penguasaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah diperiksa setelah membantu dirinya.

"Takut. Karena kami mengalami pengusaha yang berinteraksi bertemu, sesudahnya mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya,"

"Ada contoh, di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu, katanya (pemeriksaan) random, tapi 10 perusahaan miliknya diperiksa pajak. Yang katanya random," jelas Anies.

"Apa yang terjadi, mereka takut membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, dan membuat event,"

Baca Juga: Koleksi Mobil Anies Baswedan, Family Car hingga Vespa Peninggalan Orang Tua

Najwa kemudian mempertegas itu artinya ada dugaan alat negara melakukan intimidasi kepada orang-orang yang membantu pencalonan Anies Baswedan.

"Itu laporannya begitu. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan, tapi fakta di lapangannya seperti itu," ungkap Anies.