SuaraBekaci.id - Kini muncul isu dewan kolonel di dalam PDI Perjuangan. Apa sebenarnya yang dimaksud dewan kolonel dan apa respons Megawati Soekarnoputri?
Dewan kolonel yang dimaksud yaitu kumpulan anggota PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPR untuk mendukung Puan Maharani maju ke pemilihan presiden 2024.
Dewan kolonel semula terdiri dari enam tokoh yang semuanya anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Di antaranya Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan sebagai koordinator, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng Pramestuti.
Namun dalam perjalanannya, jumlah anggota terus bertambah.
Johan Budi menyebutkan pembentukan dewan kolonel merupakan inisiatif anggota PDI Perjuangan sebagai persiapan untuk membantu memenangkan Puan di pemilu nanti.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu mbak Puan untuk jadi capres," kata Johan Budi di DPR, Selasa (20/9/2022).
Johan Budi menekankan bahwa pembentukan tim dewan kolonel bukan atas instruksi pimpinan pusat PDI Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan DPR.
"Ini sekali lagi nggak ada hubungannya sama DPP. Inisiatif orang perorang. Bukan fraksi juga. Kalau kamu bicara fraksi berarti kan semuanya," kata Johan Budi.
"Ini nggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pilpres itu."
Johan Budi dan teman-temannya tidak ingin disebut melangkahi keputusan tertinggi mereka. Kelompok dewan kolonel dia katakan akan tetap menghormati keputusan Megawati Soekarnoputeri mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
Pembentukan dewan kolonel ini disebutnya sebagai persiapan seandainya Puan yang ditunjuk menjadi kandidat.
Respons Puan
Puan sudah mengetahui adanya tim dewan kolonel itu dan dia berkata "Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong.”
Puan berharap dewan kolonel berkontribusi membantu menjalankan tugas-tugas partai dengan tetap mengikuti arahan Megawati.
"Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat," kata Puan.
Berita Terkait
-
Megawati Tampil Berkebaya Merah di Fatmawati Trophy 2026 Didampingi Prabowo
-
Guntur Romli Pastikan PDIP Fokus Kawal Syarat Sah Cawapres
-
Politikus Senior Panda Nababan Meninggal Dunia
-
Megawati Resmikan 3.000 Teba, Gerakan PDIP Ubah Sampah Jadi Berkah
-
Sepak Terjang Panda Nababan, Wartawan Jadi Politikus Hingga Tersandung Korupsi
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun