Penentuan Kasus Korupsi di BUMN Harus Mengacu ke UU BUMN, Pakar Sindir Soal Kerugian

Kalaupun rugi maka itu risiko bisnis. Sepanjang direksi memiliki iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, semua itu dilindungi undang-undang. Sehingga, kerugian yang terjadi di BUMN tidak bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi, jelas Gede.

Jika manajemen tidak memiliki iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, bukan berarti tidak bisa diproses secara hukum. Namun yang berlaku adalah hukum adminstratif dengan risiko manajemen diberhentikan dalam Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), atau bisa dituntut mengembalikan kerugian yang terjadi di BUMN.

"Jika memiliki indikasi kuat terhadap tindak pidana korupsi, tentu bisa masuk," ujarnya.

Terakhir, agar potensi kerugian BUMN dapat dikurangi, ia menyarankan Menteri Erick Thohir memilih manajemen dan komisaris yang memiliki kapasitas serta kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMN. [Antara]

Baca Juga: Kondisi Kesehatan Terganggu, Pemeriksaan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Sawit, Surya Darmadi Ditunda