SuaraBekaci.id - Partai Buruh menargetkan mampu melampaui persyaratan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Presiden partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (11/8/2022).
Perolehan empat persen untuk dapat duduk di Senayan itu, kata Said, dapat Partai Buruh penuhi lantaran memiliki lima basis suara di lima provinsi yang merupakan kota industri dan sektor pertanian, yakni dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Said merinci di Jawa Barat yang menurutnya merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara, Partai Buruh akan menargetkan meraup tiga juta suara.
Sementara di Banten dengan kota Tangerang yang menjadi pusat Industri, kata Said, Partai Buruh menargetkan meraup satu juta suara pada Pemilu 2024 mendatang.
Selanjutnya di Jawa Timur, Said menyebut Partai Buruh menargetkan memperoleh satu juta suara dan Kepulauan Riau 750 ribu suara.
Adapun DKI Jakarta, sambung Said, Partai buruh menargetkan meraih 750 ribu suara, di samping menargetkan menjadi partai politik pemenang ketiga di DPRD DKI Jakarta.
“DKI target kami dua kursi DPR RI dan DPRD nomor tiga,” kata Said.
“Ditotalkan hampir 6,5 juta suara sah, untuk lolos parliamentary threshold 5,6 juta. Kami optimis dengan izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, 6,5 juta suara sah nasional diraup di lima provinsi, sisanya tentu ada tambahan-tambahan,” ujarnya menambahkan.
Ia menyebut dengan perolehan suara tersebut, maka Partai Buruh menargetkan dapat menduduki 20-25 kursi di DPR RI, dan rata-rata 5 persen dari total jumlah kursi DPR Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Di samping Pemilu 2024, Said mengatakan Partai Buruh juga menargetkan dapat memenangkan pencalonan lima bupati atau wali kota pada Pilkada 2024 mendatang.
“Satu, Kota Bekasi; dua, Kabupaten Bekasi; tiga, Kota Jayapura; empat, Karawang; lima, Batam; kami akan ambil,” kata Said.
Said mengatakan Partai Buruh akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (12/8/2022) dengan melakukan long march karnaval kelas pekerja dari Tugu Proklamasi. [Antara]
Berita Terkait
-
Daftar sebagai Peserta Pemilu 2024, Partai Buruh Bakal Long March hingga Karnaval ke KPU RI
-
Capres PKB-Gerindra bukan Anies, Ganjar atau Andika, NasDem Tutup Peluang Ikut Koalisi
-
Dinilai Peduli Masalah Rakyat, Perindo Berpeluang Lolos Parlemen di Pemilu 2024
-
Disdukcapil Kukar Gencarkan Pemuktahiran Data Kependudukan, Karena Pemilu?
-
Todongkan Golok ke Korban, Perampok Rp100 Juta di Serang Ternyata Satpam Pabrik di Bekasi
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?