Ruhut Sitompul Kasih Tantangan kepada Anies Baswedan Terkait Kebijakan Perubahan Nama Jalan

SuaraBekaci.id - Politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul memberikan kritik terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang ubah 22 nama jalan. Menurut Ruhut, kebijakan Anies itu justru merepotkan masyarakat.

Dikatakan Ruhut, tiap nama jalan di Jakarta pasti memiliki sejarah tentang tempat atau daerah tersebut. Karenanya kata Ruhut, Anies dan Pemprov DKI Jakarta tidak bisa asal ubah nama jalan.

"(Rakyat) datang bolak-balik ke polisi, datang bolak-balik ke pemda itu kan pekerjaan merepotkan. Enggak bisa itu," kata Ruhut mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com

Ditambahkan Ruhut, Anies seharusnya bisa membangun jalan baru untuk kemudian diberi nama dengan tokoh Betawi, ketimbang ubah nama jalan yang sudah ada.

Baca Juga: Nama Jalan Berubah, Pemkot Jakbar Jemput Bola Ganti Alamat Warga Terdampak Kebijakan Tersebut

“Ya pahlawan Betawi bikin jalan baru banyak, tetapi ya dia karena enggak ada pembangunan ya nama-nama jalan yang dia ganti,” ujar Ruhut.

Lebih lanjut, Ruhut kemudian memberi tantangan kepada Anies, apakah ia berani dan bisa mengubah nama jalan tempat tinggalnya.

“Begini, deh, Pondok Labu, tempat dia tinggal itu diganti namanya ayo padahal dia gubernur kenapa itu enggak diganti saja, nama tokoh Betawi masih banyak, loh, tetapi enggak baik itu Pondok Labu pasti ada ceritanya,” ujar Ruhut.

Sementara itu, sejarahwan JJ Rizal dalam "Obrolan Malam Bersama Suara.com (Ormas)" beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa perubahan nama jalan dengan gunakan nama tokoh Betawi itu menjadi penting.

"Karena dari ruang kota itu kontestasi memori. Setiap memori ingin tampil dominan, dan dalam konteks di ibu kota (Jakarta) meski tanahnya milik orang Betawi, tapi orang Betawi sendiri dalam memori ruang kota tidak banyak perwakilannya,"

Baca Juga: Wakil Gubernur DKI Jakarta: Holywings Tidak Bisa Buka Lagi

"Menurut saya, keputusan mengubah nama jalan dan memberikannya pada tokoh-tokoh yang berperan penting bagi sejarah dan kebudayaan, kesenian, bisa kita tempatkan sebagai konteks kontestasi memori itu, agar bisa lebih seimbang," papar JJ Rizal.