Desak Pemerintah Segera Selesaikan Masalah di Buku Keluhan Warga, Massa Gerakan Militansi Geruduk Kantor Pemkab Bekasi

SuaraBekaci.id - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digeruduk massa yang melakukan unjuk rasa damai pada Kamis (23/6/2022).

Massa aksi datang untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menuntaskan berbagai persoalan yang tertuang dalam Buku Keluhan Warga, mulai dari pencemaran lingkungan, perbaikan infrastruktur, hingga persoalan ketenagakerjaan.

"Ini menjadi persoalan yang akan terus kami suarakan. Kami mencatat dari berbagai wilayah persoalannya sama, yaitu pencemaran lingkungan, limbah dibuang ke sungai padahal itu B3. Ini yang harus ditindak," kata Ketua Gerakan Militansi Pejuang Indonesia Kabupaten Bekasi Rangga Weuni.

Kelompok massa itu mengaku menemukan oknum perusahaan yang membuang limbah dengan sembarangan, beberapa di antaranya dibuang langsung ke sungai. Limbah itu yang membuat banyak sungai di Kabupaten Bekasi tercemar hingga berwarna hitam, berbusa, dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Rangga mengatakan pencemaran tersebut bukan sebatas tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan masyarakat juga harus turut mengawasi. Lebih penting dari itu, tambahnya, kalangan pengusaha juga harus memiliki komitmen untuk menjalankan usaha dengan sehat tanpa mencemari lingkungan.

"Dalam hal ini kami mendukung pemerintah daerah yang telah bertindak tegas menutup perusahaan yang melanggar. Maka, perusahaan pun kami desak untuk menjaga lingkungan, harus memiliki komitmen karena mereka berusaha di sini," tegasnya.

Kelompok pengunjuk rasa juga mengkritisi tingginya angka pengangguran serta kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi.

Usai menyampaikan pendapat, massa kemudian bergerak ke kawasan industri MM2100 untuk mendorong dunia usaha melakukan pembenahan pengelolaan limbah.

"Bahkan ada yang baru diperbaiki, setahun kemudian sudah rusak lagi. Ini kami desak ada perbaikan, bukan hanya dari kondisi fisik tapi cara penanganannya. Seluruh keluhan ini telah kami rangkum dan susun berupa buku berjudul Keluhan Masyarakat Kabupaten Bekasi. Buku ini telah kami sampaikan ke Pak Pj. Bupati dan kami minta segera ditindaklanjuti dalam program 100 hari kerjanya," tambahnya.

Baca Juga: Selain PT KCN, Dua Perusahaan Lain Terancam Dicabut Izinnya karena Pencemaran Debu Batu Bara di Jakarta

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Bekasi Dani Ramdan menemui ratusan massa yang berunjuk rasa dengan naik mobil komando guna menjawab berbagai keluhan yang disampaikan massa.

Dani menegaskan persoalan pencemaran lingkungan sedang ditangani oleh Pemkab Bekasi. Satu perusahaan telah ditutup dan beberapa pencemaran lain sedang diselidiki, tambahnya.

"Ada beberapa perusahaan yang terindikasi mencemari lingkungan sedang diselidiki. Lalu, beberapa orang yang ketahuan membuang sampah ke sungai juga ditangkap. Ini komitmen pemerintah yang alhamdulillah didukung masyarakat," katanya.

Dia meyakini, meski dikepung kawasan industri, Kabupaten Bekasi bisa terlepas dari persoalan pencemaran lingkungan selama dibarengi dengan komitmen bersama dari seluruh pihak.

"Saya meyakini Kabupaten Bekasi bisa bebas dari pencemaran meski perjalanannya akan panjang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Harus ada komitmen dan saya yakin seluruh pihak mendukung," ujarnya.

Dani mengaku telah mempelajari buku keluhan masyarakat Kabupaten Bekasi, beberapa juga telah direalisasikan.