SuaraBekaci.id - Seluruh bar atau kegiatan usaha sejenis di wilayah DKI Jakarta dilarang menjual minuman keras atau miras selama bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah.
Pemerintah Provinsi Jakarta bakal memberi sanksi bagi bar dan tempat usaha sejenis yang melanggar.
Aturan tersebut tertulis dalam Surat Edaran (SE) e-0001/SE/2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M.
“Jenis usaha bar atau rumah minum yang berdiri sendiri dan yang menjadi fasilitas usaha karaoke, pub atau musik hidup tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol pada bulan Ramadhan."
"Kecuali diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang empat,” demikian tulis Surat Edaran yang bertanda tangan Kadisparekraf DKI Jakarta Andhika Permata dikutip, Minggu (3/4/2022).
Lebih jauh Andhika pun tidak segan segan memberikan sanksi administratif sesuai Pasal 98 dan 102 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan serta pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: teguran tertulis pertama; teguran tertulis kedua; teguran tertulis ketiga; usulan pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; usulan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata," tulis surat edaran itu.
Berita Terkait
-
Nekat Terobos JPO Tebet Eco Park, Pemotor Ganggu Pejalan Kaki dan Pengguna Transjakarta
-
Nasib UMP DKI 2027 Kini di Tangan Gubernur, Buruh Sodorkan Angka Rp6,21 Juta
-
Bus Sekolah Jakarta Diusulkan Lebih Aman dan Menjangkau Lebih Banyak Siswa
-
Pemprov DKI Jakarta Raih Empat Penghargaan Terbaik di Anugerah Media Humas 2026
-
Hutan Kota UI Direncanakan Bakal Jadi Kebun Raya
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?