SuaraBekaci.id - Teguran Partai Gerindra terhadap cuitan Fadli Zon yang berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo di Twitter, dianggap berlebihan dan bisa merugikan nama Prabowo sebagai Ketum Gerindra. Demikian ujar Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap terlalu berlebihan usai memberikan teguran terhadap Fadli Zon buntut kritik Presiden Joko Widodo di Twitter. Bahkan hal tersebut bukan tidak mungkin akan menurunkan elektabilitas Prabowo.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, apa yang nampak pada Gerindra memang menjadi minus ketika partai politik bergabung dengan pemerintah. Seharusnya Gerindra bisa bersuara lebih lantang untuk rakyat.
"DNA Fadli Zon adalah kritikus. Beri keleluasaan tuk agar bisa tetap kritis," ujarnya.
Ujang menilai dengan adanya kejadian ini justru ke depan bukan tidak mungkin akan merugikan nama Prabowo sendiri. Elektabilitas Prabowo bisa menurun.
"Jika terus melarang Fadli Zon, maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," ujarnya.
Menurutnya, Fadli yang bertugas sebagai anggota DPR RI memang digaji untuk bersuara keras terhadap pemerintah. Namun, yang menjadi persoalan memang posisi Gerindra saat ini berada di dalam pemerintahan.
"Persoalannya memang, Prabowo dan Gerindra ada dalam barisan koalisi Jokowi. Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jeruk," ungkapnya.
Teguran Prabowo
Sebelumnya, Fadli Zon memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi soal kapan dirinya meninjau banjir Sintang. Menanggapi itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa cuitan Fadli Zon bersifat pribadi.
Juru Bicara yang juga Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, bahwa pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Habiburokhman mengatakan Gerindra sudah memberikan teguran terhadap Fadli, buntut dari sindiran yang ia tweet.
"Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ujar Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Kritik Akademik vs Kritik Politik: Antara Informasi Instan dan Matinya Pemahaman Konteks
-
Usai Bermalam di IKN, Prabowo Tinjau Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara
-
Berkas Roy Suryo Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kapan Tersangka Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Disidang?
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
8 Pedagang Kalibata Gulung Tikar, Total Kerugian Rp1,2 Miliar
-
Nenek Nekat Curi 16 Baju di Tanah Abang, Begini Kondisinya!
-
Daftar Jaksa Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Bupati Bekasi Non Aktif Ade Kuswara Kunang
-
Sengketa Lahan di Cikarang: Pemkab Bekasi Lawan Warga, Diduga Ada Mafia Tanah
-
450 Ton Sampah Pasar Induk Kramat Jati Dibawa ke Bantar Gebang Bekasi