SuaraBekaci.id - Teguran Partai Gerindra terhadap cuitan Fadli Zon yang berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo di Twitter, dianggap berlebihan dan bisa merugikan nama Prabowo sebagai Ketum Gerindra. Demikian ujar Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap terlalu berlebihan usai memberikan teguran terhadap Fadli Zon buntut kritik Presiden Joko Widodo di Twitter. Bahkan hal tersebut bukan tidak mungkin akan menurunkan elektabilitas Prabowo.
"Apa yang dilakukan Prabowo berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR untuk menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang sedang dihadapi masyarakat Sintang. Mestinya didukung dan dorong agar lebih kencang lagi mengkrtik," kata Ujang saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, apa yang nampak pada Gerindra memang menjadi minus ketika partai politik bergabung dengan pemerintah. Seharusnya Gerindra bisa bersuara lebih lantang untuk rakyat.
"DNA Fadli Zon adalah kritikus. Beri keleluasaan tuk agar bisa tetap kritis," ujarnya.
Ujang menilai dengan adanya kejadian ini justru ke depan bukan tidak mungkin akan merugikan nama Prabowo sendiri. Elektabilitas Prabowo bisa menurun.
"Jika terus melarang Fadli Zon, maka rakyat bisa saja akan menyalahkan Prabowo. Itu bisa membuat elektabilitas Prabowo bisa stagnan bahkan menurun," ujarnya.
Menurutnya, Fadli yang bertugas sebagai anggota DPR RI memang digaji untuk bersuara keras terhadap pemerintah. Namun, yang menjadi persoalan memang posisi Gerindra saat ini berada di dalam pemerintahan.
"Persoalannya memang, Prabowo dan Gerindra ada dalam barisan koalisi Jokowi. Karena ada dalam koalisi pemerintahan, maka ada hukum tak tertulis diantara mereka. Masa ada dalam koalisi pemerintah, tapi mengkritik pemerintah. Bisa diistilahkan jeruk makan jeruk," ungkapnya.
Teguran Prabowo
Sebelumnya, Fadli Zon memberikan sindiran kepada Presiden Jokowi soal kapan dirinya meninjau banjir Sintang. Menanggapi itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa cuitan Fadli Zon bersifat pribadi.
Juru Bicara yang juga Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, bahwa pernyataan Fadli Zon tidak mewakili Fraksi Gerindra di DPR maupun partai.
"Soal tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Habiburokhman mengatakan Gerindra sudah memberikan teguran terhadap Fadli, buntut dari sindiran yang ia tweet.
"Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan," ujar Habiburokhman.
Berita Terkait
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Difitnah Isu Ijazah Jokowi, Andi Arief: Pak SBY Terganggu, Kemungkinan Bakal Ambil Langkah Hukum
-
Menteri Berulah, Presiden Menanggung Beban? Syahganda Desak Prabowo Gunakan Strategi Sun Tzu
-
Kritik Penanganan Bencana dan Ancaman bagi Mereka yang Mengingatkan
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Siapa Dalangnya? Polda Metro Jaya Selidiki Teror Mengerikan ke DJ Donny
-
PMI Kirim 2.500 Ton Bantuan ke Sumatera
-
Usia 130 Tahun, Ini Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri di Sepanjang Tahun 2025
-
Dua Penerjun Tewas di Pangandaran
-
Ribuan Buruh Jawa Barat 'Serbu' Jakarta: Tuntut KDM Batalkan Keputusan UMSK 2026