Jokowi-Prabowo Capres-Cawapres 2024, Didukung Seknas Jokpro

SuaraBekaci.id - Joko Widodo - Prabowo Subianto atau Jokowi-Prabowo calon Presiden dan wakil preside Pemilu 2024. Sekretariat nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo 2024 resmi dukung mereka.

Kantornya di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2021). Mereka akan resmi mendeklarasikan diri pada 4 atau 5 bulan ke depan. 

Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono menyampaikan pihaknya bakal mendeklarasikan diri kalau sudah melebarkan sayap hingga ke seluruh provinsi. 

Karena itu mereka harus menunggu beberapa bulan untuk akhirnya bisa berdeklarasi. 

Baca Juga: Seknas Jokowi-Prabowo 2024 Resmi Berdiri, Deklarasi Digelar 5 Bulan Lagi

"Insyaallah nanti 5 atau 4 bulan kita bisa berjumpa di acara deklarasi ketika Jokpro ini ada di 34 provinsi dan kurang lebih minimum 300 kabupaten/kota baru kita akan deklarasi," kata Baron seperti dikutip dari acara Syukuran Seknas Jokowi - Prabowo melalui YouTube Naremax pada Minggu (20/6/2021). 

Karena itu pula, Ketua Dewan Penasihat JokPro 2024, M Qodari atau lebih dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer mengungkapkan kalau acara yang digelar tersebut hanya sebatas syukuran pendirian seknas. Dalam sambutannya ia enggan menyebut sebagai penggagas komunitas JokPro 2024. 

Karena ia mengklaim kalau terbentuknya komunitas tersebut menjadi gagasan dari masyarakat Indonesia. 

Adapun alasan khusus menduetkan Jokowi dengan Prabowo di Pemilihan Presiden 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi esktrem yang selama ini sudah terbentuk di masyarakat. 

"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," tuturnya. 

Baca Juga: Muncul Seknas Jokowi-Prabowo, Demokrat: Jangan Bawa Indonesia ke Masa Orde Baru

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jakpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengungkapkan pihaknya sangat mendukung Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi.

Menurutnya akan menjadi bahaya apabila pembangunan yang selama ini sudah dijalankan Jokowi kemudian terhenti karena pimpinannya sudah berganti. 

"Ini kalau dipotong bahaya nanti kaya pertamina, kita mulai dari nol lagi," kata Ivan.