SuaraBekaci.id - Ustaz Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul mempertanyakan keberadaan buzzer pada sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Tengku Zul menyebut bahwa buzzer terkesan bungkam pada sejumlah kasus hukum.
Dia juga mempertanyakan keberadaan para buzzer dalam kasus-kasus hukum tersebut. Di antaranya soal dugaan tindak pidana korupsi Harun Masiku, Jiwasraya, Asabri, BPJS Tenaga Kerja, Pelindo II.
"Kenapa kasus "maling" BLBI di SP3 Buzzers pada senyap? Saat Harun Masiku menghilang, Buzzers juga senyap. Maling maling Jiwasrlraya, Asabri, BPJS Tenaga Kerja, Pelindo II, Kasus Kondensat 35 trilyun. Mereka bungkam aja. Apa memang pro maling?," cuit Tengku Zul, Minggu (4/4/2021).
Dia juga menuding kalau yang dibahas oleh buzzer tersebut yakni persoalan radikal.
"Yg dibahas RADIKAL RADIKUL melulu," tulisnya pada cuitan yang sama.
Diketahui, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat KPK untuk pembatalan atau SP3 perkara dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim.
"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat
Hal ini karena, pada hari Kamis (1/4) untuk pertama kalinya KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) atas Tersangka SN dan ISN dalam perkara dugaan korupsi BLBI BDNI terkait BPPN.
Baca Juga: Disindir soal Bidadari Surga, Tengku Zul Langsung Skakmat Warganet
BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadi krisis moneter 1998 di Indonesia.
Bonyamin mengatakan gugatan ini akan diajukan maksimal akhir April 2021 dalam rangka mengimbangi langkah "April Mop" oleh KPK.
"Tadinya Kami berharap SP3 ini adalah bentuk 'April Mop' atau 'PRANK' dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK ," kata Bonyamin.
Adapun alasan MAKI mengajukan gugat Praperadilan ini, menurut Bonyamin, KPK mendalilkan SP3 dengan alasan dengan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadikan kehilangan Penyelenggara Negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
-
Sindikat Tentara Bayaran Rusia Rekrut WNI Lewat Kekasih
-
Biar Nggak Ikutan 'Gelo', Ini Cara Pemprov Jabar Berantas Kasus ODGJ Terlantar
-
Listyo Sigit Prabowo juga Menyadap Mahasiswa
-
Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta