SuaraBekaci.id - Wahidin Halim, Gubernur Banten yang juga kader Partai Demokrat ogah terlibat soal polemik di internal partainya. Dia mengatakan, sudah ada pihak-pihak yang mengurus persoalan tersebut.
Diketahui, beberapa waktu lalu sempat dilaksanakan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demorkat di Deli Serdang dan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menilai bahwa pelaksanaan KLB tersebut ilegal dan inskontitusional.
"Saya kader terbaik, tapi urusan politik kita serahkan ke partai, (ada) mekanismenya. Jangan ujug-ujug gubernur komentar," katanya dilansir dari BantenNews.co.id, Selasa (9/3/2021).
Wahidin Halim mengatakan, dia saat ini fokus menjalankan tugas sebagai gubernur Banten.
"Soal (polemik) itu sudah ada yang komentar. Masa Gubernur komentar, Gubernur mah ngurusin rakyat, bukan politik udah ada masing-masing," katanya.
Diketahui, DPP Partai Demokrat pimpinan AHY menilai KLB Deli Serdang yang menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum merupakan kongres abal-abal. Hal itu lantaran pelaksanaan KLB tidak sesuai AD ART yaitu dukungan sepertiga DPD, 50 persen DPC dan disetujui majelis tinggi.
Berita Terkait
-
Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan
-
Penjajah Belanda Mati-matian Lindungi Badak Jawa Kini Nasibnya Dipertaruhkan karena Rencana Hashim
-
AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres
-
Alasan Demokrat Tak Ikut Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran
-
AHY: Dinamika Politik Jangan Ganggu Kehidupan Rakyat, Spekulasi Jangan Dahului Konstitusi
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?